123Berita – 06 April 2026 | Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Makassar mengumumkan kebijakan baru yang membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi konsumen yang menggunakan tangki berkapasitas besar. Kebijakan tersebut muncul setelah video seorang konsumen memuat tangki jumbo ke dalam sepeda motor menjadi viral di media sosial, memicu perdebatan luas mengenai keadilan distribusi bahan bakar serta potensi penyalahgunaan fasilitas publik.
Insiden viral tersebut menampilkan seorang pemilik motor sport berkapasitas 250 cc yang mengangkut sebuah tangki berisi lebih dari 100 liter BBM ke dalam rangkaian helm, jok, dan tas khusus. Video yang beredar menampilkan proses pengisian BBM di sebuah SPBU pusat kota, kemudian pemilik kendaraan melanjutkan perjalanan menuruni jalanan Makassar. Reaksi publik beragam, ada yang memuji inisiatif menghemat biaya bahan bakar, namun mayoritas mengkritik tindakan yang dianggap melanggar aturan serta membebani pasokan BBM bagi konsumen lain.
Menanggapi sorotan publik, pihak pengelola beberapa SPBU di Makassar, termasuk jaringan Pertamina dan merek swasta, mengeluarkan pernyataan resmi pada pekan lalu. Mereka menegaskan bahwa penjualan BBM dalam jumlah besar kepada satu kendaraan tidak sesuai dengan regulasi internal dan dapat mengganggu kestabilan pasokan, terutama pada masa-masa puncak kebutuhan seperti bulan Ramadan atau musim liburan.
Berikut adalah rangkuman kebijakan baru yang diterapkan oleh SPBU di Makassar:
- Penggunaan tangki tambahan (jumbotron, tangki portable) dibatasi maksimal 20 liter per transaksi bagi kendaraan roda dua.
- Setiap konsumen hanya diperbolehkan melakukan satu kali pembelian BBM dalam rentang waktu dua jam.
- Pencatatan nomor plat kendaraan dan identitas pemilik wajib dilakukan sebelum transaksi melebihi 15 liter.
- Petugas SPBU berhak menolak transaksi jika terdapat indikasi penjualan BBM secara massal atau untuk tujuan komersial.
- Pelaporan transaksi mencurigakan akan diteruskan ke Dinas Perhubungan dan Dinas Energi Daerah.
Penguatan aturan tersebut diharapkan dapat menurunkan praktik pembelian BBM dalam jumlah besar yang berpotensi menimbulkan kelangkaan sementara. Menurut Kepala Cabang Pertamina Makassar, Budi Santoso, “Kami tetap berkomitmen memberikan layanan yang adil dan merata. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menyulitkan konsumen, melainkan melindungi kepentingan publik secara keseluruhan.”
Selain itu, pihak berwenang kota Makassar juga menyiapkan langkah tambahan berupa inspeksi rutin pada SPBU yang berlokasi strategis, seperti di area perkantoran, pusat perbelanjaan, dan jalur utama. Dinas Perhubungan setempat menegaskan akan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak tegas pelanggaran yang terbukti mengganggu distribusi BBM.
Pengguna motor di Makassar menyambut kebijakan ini dengan campuran rasa lega dan kebingungan. Beberapa pemilik kendaraan berpendapat bahwa batasan 20 liter per transaksi masih mencukupi untuk keperluan harian, terutama bagi mereka yang menempuh jarak jauh. Sementara itu, kelompok pecinta otomotif mengeluhkan bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat mereka yang memiliki kendaraan dengan kapasitas tangki lebih besar, seperti motor touring.
Para ahli ekonomi energi menambahkan bahwa kebijakan pembatasan pembelian BBM dapat memberikan efek samping positif, yaitu menurunkan tingkat penimbunan bahan bakar yang biasanya terjadi pada masa-masa krisis harga. Dengan mengurangi praktik penimbunan, pasar BBM di daerah tersebut menjadi lebih stabil, sehingga harga tetap terjaga dan tidak terjadi lonjakan mendadak.
Di sisi lain, regulator nasional masih memantau perkembangan kebijakan daerah ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa tiap daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan prosedur penjualan BBM sesuai kebutuhan lokal, asalkan tidak melanggar standar nasional. “Kami mengapresiasi inisiatif Makassar dalam menjaga keseimbangan pasokan, namun tetap mengharapkan sinkronisasi dengan kebijakan pusat,” ujar juru bicara Kementerian ESDM, Rina Hidayat.
Sejumlah pihak konsumen mengusulkan alternatif lain, seperti penyediaan layanan pengisian BBM secara online dengan sistem reservasi, sehingga antrian dapat diminimalisir dan penjualan dapat dipantau secara real‑time. Ide ini mendapat dukungan dari beberapa startup energi yang tengah mengembangkan platform digital untuk layanan pengisian bahan bakar.
Secara keseluruhan, langkah SPBU Makassar untuk memperketat aturan pembelian BBM mencerminkan respons cepat terhadap dinamika sosial media serta tekanan publik. Kebijakan ini tidak hanya menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi energi, tetapi juga membuka peluang inovasi layanan berbasis teknologi di sektor energi daerah.
Dengan penerapan aturan baru, diharapkan konsumen dapat menikmati layanan BBM yang lebih teratur, mengurangi potensi penimbunan, dan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pengelola SPBU. Pengawasan berkelanjutan dan sinergi antar‑instansi akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang.
