123Berita – 01 Mei 2026 | Jibril Rajoub, kepala komite teknik Piala Dunia FIFA asal Palestina, menolak secara tegas salam jabat tangan yang ditawarkan oleh seorang pejabat Israel pada pertemuan di Kongres FIFA yang berlangsung baru-baru ini. Penolakan tersebut tidak hanya menjadi sorotan utama dalam rapat pleno, melainkan juga menimbulkan gelombang reaksi di kalangan komunitas olahraga internasional dan aktivis hak asasi manusia.
Dalam kesempatan itu, pejabat Israel yang mewakili federasi sepak bola negara tersebut berusaha menjalin hubungan baik dengan delegasi Palestina, namun Rajoub menolak dengan alasan bahwa “tak dapat menyapa orang yang dipakai untuk mencuci genosida“. Pernyataan itu mencerminkan rasa frustrasi mendalam yang dirasakan banyak orang Palestina atas kebijakan dan tindakan militer Israel yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penolakan Rajoub mengingatkan pada sejarah panjang konflik Israel-Palestina, di mana simbol-simbol politik sering kali muncul dalam arena olahraga. FIFA sendiri sejak lama berupaya menjauhkan politik dari lapangan hijau, namun kenyataan menunjukkan bahwa sepak bola tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik yang melingkupinya. Dengan menolak salam, Rajoub menegaskan bahwa Martabat Bangsa Palestina tidak dapat dikompromikan demi formalitas diplomatik dalam sebuah acara olahraga.
Setelah insiden tersebut, Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) secara resmi mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) pada 22 April. Banding ini menuntut pengakuan resmi atas tindakan diskriminatif yang terjadi, sekaligus meminta agar FIFA menindaklanjuti pelanggaran etika yang terjadi di antara delegasi resmi. Banding ke CAS menandai langkah hukum yang lebih serius, mengingat keputusan pengadilan tersebut bersifat mengikat bagi semua badan olahraga internasional.
Reaksi internasional terhadap penolakan ini beragam. Beberapa negara anggota FIFA menyatakan dukungan moral kepada Rajoub, sementara yang lain menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menjaga netralitas politik di dalam kompetisi. Organisasi hak asasi manusia menilai penolakan tersebut sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap kebijakan yang dianggap melanggar hak-hak dasar rakyat Palestina.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Rajoub menegaskan bahwa penolakan bukanlah tindakan personal melainkan representasi suara seluruh rakyat Palestina yang menolak legitimasi tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Ia menambahkan bahwa olahraga harus menjadi arena persatuan, bukan arena legitimasi penindasan.
Kasus ini juga memicu perdebatan mengenai peran FIFA dalam mengelola konflik politik yang melibatkan anggota-anggotanya. Sejumlah pakar olahraga berargumen bahwa FIFA perlu mengadopsi kebijakan yang lebih tegas dalam menanggapi insiden semacam ini, termasuk mekanisme sanksi bagi federasi yang melanggar kode etik internasional.
Berikut beberapa poin penting terkait insiden ini:
- Jibril Rajoub menolak salam jabat tangan pejabat Israel di Kongres FIFA.
- Alasan penolakan: pejabat Israel dianggap “dipakai untuk mencuci genosida”.
- Palestinian Football Association mengajukan banding ke CAS pada 22 April.
- Banding menuntut pengakuan atas tindakan diskriminatif dan sanksi terhadap Israel.
- Reaksi internasional terbagi antara dukungan moral dan seruan untuk netralitas politik.
Sejak insiden tersebut, tekanan terhadap FIFA meningkat. Beberapa klub dan pemain internasional menyatakan akan menolak berpartisipasi dalam turnamen yang melibatkan federasi yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Di sisi lain, federasi sepak bola Israel menegaskan komitmennya untuk tetap berpartisipasi dalam semua kompetisi FIFA tanpa adanya diskriminasi politik.
Kasus ini menyoroti betapa eratnya hubungan antara olahraga dan politik, terutama pada wilayah yang masih dilanda konflik berkepanjangan. Penolakan Rajoub menjadi simbol perlawanan yang mengingatkan dunia bahwa martabat suatu bangsa tidak dapat diabaikan, meski di arena yang secara tradisional dianggap netral seperti sepak bola.
Keputusan CAS nantinya akan menjadi acuan penting bagi bagaimana badan-badan olahraga internasional menangani isu-isu serupa di masa depan. Apabila CAS memutuskan mendukung banding Palestina, maka FIFA kemungkinan akan dipaksa memperketat regulasi terkait interaksi politik di antara delegasi resmi. Sebaliknya, keputusan yang menolak banding dapat memperkuat posisi federasi yang berupaya menghindari politik dalam kompetisi.
Dengan latar belakang ini, dunia olahraga kini menantikan langkah selanjutnya, baik dari FIFA, CAS, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu, Jibril Rajoub tetap menegaskan komitmennya untuk mempertahankan martabat bangsa Palestina di setiap panggung internasional, termasuk dalam kompetisi olahraga paling bergengsi dunia.
Secara keseluruhan, insiden penolakan salam jabat tangan ini menegaskan kembali bahwa isu kemanusiaan dan politik tidak dapat dipisahkan dari arena olahraga, dan bahwa para pemimpin olahraga harus siap menghadapi tantangan etika yang semakin kompleks.
