123Berita – 26 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta bersama tim kebijakan daerah kini tengah melakukan kajian mendalam atas rencana pengenaan pajak kendaraan listrik. Langkah ini diambil menyusul berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sesuai karakteristiknya masing‑masing.
Usulan pajak tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif DKI. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berlandaskan pada asas keadilan, khususnya bagi pemilik kendaraan listrik yang masih berada pada fase adopsi awal. “Kita tidak boleh memberatkan pengguna mobil listrik dengan tarif yang tidak proporsional, sementara tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong transisi ke transportasi bersih,” ujar seorang legislator yang tidak disebutkan namanya.
Berbeda dengan kendaraan bermotor konvensional yang telah dikenai pajak tahunan secara rutin, kendaraan listrik masih relatif baru di pasar Indonesia. Pada 2023, total unit mobil listrik yang terdaftar di Jakarta baru mencapai kurang dari 5.000 unit, menandakan pangsa pasar yang masih kecil namun potensial. Karena itu, pemerintah provinsi berusaha menemukan titik tengah antara kebutuhan pendapatan daerah dan dukungan terhadap inovasi hijau.
Berikut beberapa poin utama yang menjadi fokus kajian pajak kendaraan listrik di Jakarta:
- Tarif berbasis kapasitas baterai: Menggunakan ukuran kWh baterai sebagai dasar perhitungan, sehingga kendaraan dengan baterai lebih besar akan dikenai tarif yang lebih tinggi.
- Pengecualian atau insentif awal: Memberikan pembebasan atau potongan pajak selama tiga hingga lima tahun pertama untuk mendorong adopsi lebih cepat.
- Skema progresif: Menetapkan tarif yang meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik yang terdaftar di wilayah Jakarta.
Legislator menambahkan bahwa skema insentif harus jelas dan transparan, agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif antar pemilik kendaraan listrik dan kendaraan berbahan bakar fosil. “Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan yang menghambat pertumbuhan pasar listrik, melainkan menjadi instrumen yang mendukung keadilan fiskal,” tegasnya.
Pihak Pemprov DKI menanggapi masukan tersebut dengan membuka forum publik dan pertemuan teknis bersama pemilik kendaraan listrik, asosiasi industri otomotif, serta akademisi. Forum ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data real‑time mengenai biaya operasional, biaya perawatan, serta manfaat lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan listrik.
Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga melakukan survei mengenai persepsi masyarakat terhadap pajak baru. Hasil awal menunjukkan bahwa mayoritas responden menyambut baik kebijakan yang memberikan insentif pada tahap awal, namun khawatir jika tarif pajak nanti menjadi terlalu tinggi sehingga menurunkan daya tarik kendaraan listrik.
Dalam konteks fiskal, pemerintah provinsi mengestimasi bahwa penerapan pajak kendaraan listrik dapat menyumbang tambahan pendapatan sekitar Rp 50‑100 miliar per tahun, tergantung pada tingkat adopsi dan struktur tarif yang diterapkan. Angka tersebut dipandang cukup signifikan untuk mendukung program infrastruktur publik seperti pembangunan jaringan pengisian daya (charging stations) di seluruh wilayah Jakarta.
Namun, legislator mengingatkan bahwa aspek keadilan sosial harus tetap menjadi prioritas. Mereka menyoroti bahwa sebagian besar pemilik kendaraan listrik saat ini berada pada kelas menengah ke atas, sehingga kebijakan pajak yang terlalu tinggi dapat memperlebar kesenjangan akses transportasi bersih.
Berikut beberapa rekomendasi yang diajukan oleh anggota DPRD:
- Penetapan tarif pajak yang bersifat progresif dan berbanding lurus dengan kapasitas baterai serta nilai jual kendaraan.
- Pemberian pembebasan atau pengurangan pajak selama tiga tahun pertama bagi kendaraan listrik yang terdaftar sebelum tahun 2025.
- Pengalokasian sebagian pendapatan pajak untuk subsidi pembangunan stasiun pengisian cepat di area padat penduduk.
- Penyediaan mekanisme review tahunan agar tarif dapat disesuaikan dengan dinamika pasar dan teknologi.
Jika rekomendasi tersebut diimplementasikan, diharapkan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak hanya menjadi sumber pendapatan, melainkan juga katalisator bagi ekosistem mobilitas berkelanjutan di Jakarta. Pemerintah provinsi berjanji akan merilis regulasi final paling lambat akhir tahun 2026, setelah melalui serangkaian konsultasi publik dan evaluasi teknis.
Secara keseluruhan, proses kajian ini mencerminkan upaya kolaboratif antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menekankan asas keadilan, pemerintah DKI Jakarta berupaya menciptakan kebijakan pajak yang seimbang, mendukung inovasi, serta tetap menjaga kestabilan fiskal daerah.
