123Berita – 07 April 2026 | Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengumumkan serangkaian kebijakan baru yang menargetkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuan meniru perilaku manusia secara realistis. Kebijakan ini menekankan larangan penggunaan “digital human” atau manusia virtual dalam konteks yang dapat menimbulkan ketergantungan pada anak-anak.
Langkah tegas tersebut muncul setelah sejumlah laporan mengindikasikan peningkatan penggunaan avatar digital yang berinteraksi secara interaktif dengan pengguna muda, termasuk melalui aplikasi edukasi, game, serta platform media sosial. Pengamat teknologi menilai bahwa karakter digital yang tampak hidup dan bersikap seperti manusia dapat memicu efek psikologis yang belum sepenuhnya dipahami.
Transparansi menjadi fokus utama. Setiap penyedia layanan yang menampilkan digital human wajib menyediakan informasi terperinci tentang algoritma yang mengendalikan karakter tersebut, termasuk sumber data pelatihan, batasan interaksi, serta kebijakan privasi yang melindungi data anak. Informasi ini harus mudah diakses oleh orang tua dan regulator.
Pengawasan dilakukan melalui sistem audit berkala yang melibatkan lembaga independen. Audit ini mencakup evaluasi dampak psikologis, pemeriksaan kepatuhan terhadap batasan umur, serta verifikasi bahwa tidak ada elemen yang mengarahkan anak ke konsumsi berlebihan atau pembelian dalam aplikasi. Pelanggaran dapat berujung pada denda hingga 10% dari pendapatan tahunan perusahaan atau pencabutan izin operasional.
- Larangan penggunaan digital human pada platform yang ditujukan untuk pengguna di bawah 14 tahun.
- Kewajiban menampilkan label “AI” secara mencolok pada setiap interaksi.
- Pembatasan durasi interaksi harian maksimal 30 menit untuk anak-anak.
- Pembentukan badan pengawas khusus yang melaporkan temuan secara publik setiap kuartal.
Langkah tersebut mendapat sambutan beragam. Di satu sisi, organisasi hak anak mengapresiasi upaya pemerintah dalam melindungi generasi muda dari potensi bahaya digital. Di sisi lain, beberapa perusahaan teknologi internasional mengkritik regulasi yang dianggap berpotensi menghambat inovasi dan mengurangi kebebasan kreatif dalam pengembangan avatar AI.
Beberapa perusahaan domestik sudah menyesuaikan produk mereka dengan ketentuan baru. Misalnya, platform edukasi terkemuka mengurangi fitur avatar interaktif pada modul belajar bagi anak di bawah 12 tahun, sementara menggantinya dengan tutor virtual yang bersifat tekstual dan tidak menampilkan wajah manusia.
Para pakar etika AI menekankan bahwa regulasi bukan sekadar pengekangan, melainkan upaya untuk menciptakan ekosistem yang bertanggung jawab. Mereka menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri untuk menetapkan standar internasional yang dapat diadopsi secara global.
Selain regulasi dalam negeri, China juga berupaya memperkuat kerja sama multilateral melalui forum seperti G20 dan OECD, mengusulkan panduan bersama tentang penggunaan AI dalam konteks anak-anak. Upaya ini diharapkan dapat menstandardisasi praktik terbaik dan mencegah terjadinya kesenjangan regulasi antarnegara.
Secara ekonomi, kebijakan baru ini diperkirakan akan memicu pergeseran dalam pasar AI domestik. Perusahaan yang sebelumnya mengandalkan model bisnis berbasis avatar interaktif harus berinovasi menuju solusi yang lebih aman dan transparan. Analis pasar memperkirakan bahwa segmen AI yang fokus pada edukasi dan kesehatan anak akan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor hiburan berbasis digital human.
Namun, tantangan teknis masih tetap ada. Mengidentifikasi secara otomatis konten yang berpotensi menimbulkan kecanduan memerlukan algoritma deteksi yang akurat, serta data longitudinal tentang perilaku anak. Pemerintah berjanji akan menyediakan dana riset untuk mendukung pengembangan teknologi monitoring yang lebih canggih.
Kesimpulannya, regulasi ketat China terhadap AI mirip manusia mencerminkan kesadaran pemerintah akan risiko psikologis yang dapat ditimbulkan oleh digital human pada anak-anak. Dengan menekankan transparansi, pembatasan usia, dan pengawasan independen, kebijakan ini berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman tanpa mengorbankan inovasi. Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat luas.
