123Berita – 13 April 2026 | Transportasi publik berbasis listrik kini menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan energi dan mobilitas Indonesia. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menegaskan bahwa peralihan ke bus listrik bukan sekadar pilihan teknologi, melainkan langkah strategis yang harus diimplementasikan segera demi mengurangi emisi karbon, menurunkan beban anggaran bahan bakar minyak (BBM), dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Indonesia masih sangat bergantung pada BBM fosil, baik untuk kendaraan pribadi maupun armada angkutan umum. Subsidi BBM yang selama ini dianggap sebagai upaya menjaga kestabilan harga energi ternyata tidak selalu tepat sasaran. Menurut analisis terbaru, sebagian besar manfaat subsidi dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sementara golongan berpendapatan rendah tetap merasakan beban transportasi yang tinggi. Hal ini memperparah ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal negara.
Bergerak dari situasi tersebut, migrasi ke bus listrik menawarkan dua keuntungan utama. Pertama, pengurangan konsumsi BBM secara signifikan. Satu bus listrik dapat menghemat hingga 40.000 liter BBM per tahun dibandingkan dengan bus diesel konvensional. Kedua, penurunan emisi CO2 dan partikel halus yang berkontribusi pada pencemaran udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Namun, transformasi ini tidak dapat terjadi begitu saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, produsen kendaraan, operator transportasi, dan lembaga keuangan. Berikut beberapa langkah kunci yang harus diambil:
- Pengembangan infrastruktur pengisian daya: Pemerintah harus mempercepat pembangunan jaringan charging station di titik-titik strategis, termasuk terminal bus, stasiun kereta, dan area publik.
- Skema pembiayaan yang inovatif: Penyediaan kredit lunak, leasing, atau mekanisme pembelian bersama (joint procurement) dapat mengurangi beban investasi awal bagi operator angkutan.
- Revisi kebijakan subsidi BBM: Alihkan subsidi yang selama ini diberikan kepada sektor transportasi ke program subsidi listrik, sehingga harga listrik tetap terjangkau bagi operator bus listrik.
- Insentif pajak dan regulasi: Pemberian pembebasan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor (PPnKB) untuk bus listrik selama periode tertentu dapat meningkatkan daya tarik investasi.
Reformasi subsidi BBM menjadi komponen krusial dalam rangka mengoptimalkan alokasi anggaran. Analisis fiskal menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan lebih dari Rp 100 triliun per tahun untuk subsidi BBM, dengan proporsi yang tidak proporsional terhadap manfaat sosial. Dengan mengalihkan sebagian dana tersebut ke subsidi listrik, negara tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga mendorong adopsi teknologi bersih.
Di samping aspek ekonomi, migrasi ke bus listrik memiliki dampak positif terhadap kesehatan publik. Penurunan polutan udara seperti NOx dan PM2,5 dapat menurunkan kasus penyakit pernapasan, yang pada gilirannya mengurangi beban sistem kesehatan nasional. Studi WHO memperkirakan bahwa setiap penurunan 10 mikrogram per meter kubik PM2,5 dapat menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahunnya di kota-kota besar Indonesia.
Beberapa kota sudah menjadi contoh sukses. Misalnya, Bus Rapid Transit (BRT) di Surabaya telah mengoperasikan armada listrik sejak 2022, mencatat penurunan konsumsi BBM sebesar 35 persen dan meningkatkan kepuasan penumpang. Di Jakarta, proyek percobaan bus listrik di koridor utama menunjukkan bahwa biaya operasional per kilometer dapat turun hingga 20 persen dibandingkan dengan bus diesel, setelah memperhitungkan biaya listrik yang lebih stabil.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Harga baterai masih relatif tinggi, dan masa pakai baterai menjadi pertimbangan penting bagi operator. Pemerintah perlu mendukung riset dan pengembangan lokal untuk produksi baterai yang lebih terjangkau serta mekanisme daur ulang yang efisien. Selain itu, keberlanjutan pasokan listrik yang bersih menjadi prasyarat; tanpa peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran listrik nasional, manfaat lingkungan dari bus listrik akan berkurang.
Secara keseluruhan, migrasi bus listrik dan reformasi subsidi BBM yang tepat sasaran merupakan dua sisi dari koin yang sama: upaya mempercepat transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, efisien, dan inklusif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersinergi untuk mengatasi hambatan teknis, finansial, dan regulasi, sehingga target dekarbonisasi transportasi publik dapat tercapai dalam dekade berikutnya.
Dengan mengoptimalkan kebijakan subsidi, memperluas infrastruktur pengisian daya, serta menciptakan skema pembiayaan yang ramah investasi, Indonesia dapat menurunkan ketergantungan pada BBM, mengurangi beban fiskal, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Langkah ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus diimplementasikan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
