123Berita – 07 April 2026 | Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah secara liar. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menerima laporan mengenai aksi pembakaran sampah yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, meskipun tidak semua warga terlibat dalam praktik berbahaya tersebut.
Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan rangkaian langkah penegakan hukum yang mencakup identifikasi pelaku, proses administrasi, hingga pelaksanaan sanksi. Sanksi pidana ringan yang dimaksud meliputi denda administratif, kerja sosial, serta peringatan resmi yang tercatat dalam catatan kepolisian. Berikut adalah rincian sanksi yang dapat dijatuhkan:
- Denda administratif mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000, tergantung pada volume sampah yang dibakar dan frekuensi pelanggaran.
- Kerja sosial selama 40 hingga 80 jam, biasanya di bidang kebersihan lingkungan atau penanaman kembali vegetasi yang terdampak.
- Peringatan resmi yang akan memengaruhi reputasi dan kepercayaan publik terhadap pelaku.
Langkah penegakan tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta tim satgas khusus yang dibentuk untuk memantau aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah. Tim ini dilengkapi dengan peralatan pemantauan udara dan perangkat pemetaan satelit untuk mengidentifikasi titik-titik panas yang mencurigakan.
Selain sanksi, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Program “Bali Bersih Tanpa Api” diluncurkan sebagai upaya preventif, dengan menyediakan fasilitas pengumpulan sampah terpusat, bank sampah, serta pelatihan pengomposan bagi warga. Koster berharap, dengan menyediakan alternatif yang praktis dan ekonomis, praktik pembakaran sampah dapat berkurang secara signifikan.
Reaksi masyarakat beragam. Sebagian warga mengapresiasi langkah tegas pemerintah, mengingat dampak asap yang mengganggu pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Kelompok aktivis lingkungan menilai kebijakan ini sebagai langkah awal yang baik, namun menuntut penegakan yang lebih konsisten dan peningkatan fasilitas daur ulang. Di sisi lain, sejumlah warga yang mengandalkan pembakaran sampah karena keterbatasan fasilitas mengungkapkan keprihatinan atas beban biaya denda yang dianggap tinggi.
Para ahli lingkungan menegaskan bahwa pembakaran sampah terbuka menghasilkan emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan partikel halus (PM2,5) yang dapat memperburuk kualitas udara dan menambah risiko penyakit pernapasan. “Jika tidak ditangani, akumulasi polutan ini dapat memicu episode kesehatan massal, terutama pada musim kemarau ketika sirkulasi udara terbatas,” kata Dr. Made Wirawan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) untuk melakukan evaluasi berkala atas efektivitas kebijakan ini. Laporan tahunan akan memuat data tentang jumlah pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta perubahan tingkat polusi udara di daerah terdampak.
Kesimpulannya, upaya penegakan hukum terhadap pembakaran sampah liar di Bali mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan publik. Dengan kombinasi sanksi pidana ringan, program edukasi, dan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, diharapkan perilaku negatif ini dapat berkurang secara signifikan, menjadikan Bali tetap menjadi pulau yang bersih, hijau, dan lestari bagi generasi mendatang.
