123Berita – 08 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan keprihatinannya terkait insiden pemadam kebakaran (damkar) yang menjadi korban begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan petugas publik di ruang publik, terutama di wilayah yang padat penduduk dan aktivitas.
Pramono menegaskan bahwa peristiwa semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ia menuntut Satpol PP DKI untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan patroli intensif di area rawan kejahatan, khususnya di sekitar Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya. “Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan petugas negara, termasuk damkar,” ujar Pramono dalam konferensi pers singkat di kantor Gubernur pada Senin (7/4/2026).
Gubernur juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri, Dinas Penanggulangan Kebakaran, dan instansi terkait lainnya untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif. Ia meminta agar semua laporan kasus serupa segera ditindaklanjuti, serta menuntut proses hukum yang tegas terhadap pelaku.
Kasus begal yang menimpa petugas damkar ini terjadi pada malam hari, ketika visibilitas jalan menurun dan aktivitas kriminal biasanya meningkat. Menurut data Dinas Kepolisian, wilayah Gambir termasuk dalam zona dengan tingkat kejahatan jalanan yang cukup tinggi, terutama tindakan perampokan motor. Faktor tersebut menjadi latar belakang mengapa Pramono menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam mengawal keamanan.
Satpol PP DKI, melalui juru bicara, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kehadiran di lokasi-lokasi rawan. “Kami akan menambah pos keamanan, memperluas patroli, dan bekerja sama dengan Polri dalam operasi terpadu,” kata juru bicara Satpol PP. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan teknologi, seperti CCTV dan aplikasi pelaporan warga, akan dioptimalkan untuk mempercepat respon.
Selain aspek penegakan hukum, Gubernur Pramono menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi petugas damkar. Ia menekankan bahwa petugas yang berisiko tinggi dalam menjalankan tugas harus mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari segi fisik maupun psikologis. “Kami tidak bisa membiarkan mereka menjadi sasaran kejahatan hanya karena mereka menjalankan tugas negara,” tegas Pramono.
Pengamat keamanan publik menilai bahwa seruan gubernur ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Menurut Dr. Ahmad Rizki, pakar keamanan kota, peningkatan kehadiran Satpol PP di area strategis dapat menurunkan tingkat kriminalitas hingga 15-20 persen jika diiringi dengan patroli rutin dan edukasi masyarakat.
Di sisi lain, organisasi kemanusiaan yang mewakili petugas damkar menyambut positif langkah Gubernur. Mereka menuntut adanya standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dalam penanganan ancaman keamanan selama bertugas di luar jam kerja resmi.
Kasus ini juga memicu diskusi publik tentang keamanan di ruang publik, terutama bagi pekerja yang melaksanakan tugas di luar jam kerja. Warga Jakarta mengungkapkan keprihatinannya melalui media sosial, menuntut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan meningkatkan rasa aman di jalan-jalan kota.
Pramono menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah DKI dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif melaporkan tindakan kriminal, serta mendukung upaya Satpol PP dan Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.
Dengan langkah-langkah konkret yang dijanjikan, diharapkan kasus begal terhadap petugas damkar tidak terulang kembali, dan keamanan publik di Jakarta dapat terjaga dengan lebih baik.
