123Berita – 09 April 2026 | Jakarta, 9 April 2026 – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memimpin rapat aduan khusus yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Sengketa Perizinan (Satgas P2SP). Pertemuan yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan mengurai berbagai hambatan yang dirasakan pelaku usaha di seluruh negeri, serta mempercepat upaya perbaikan iklim bisnis yang selama ini menjadi sorotan utama pemerintah.
Sidang aduan tersebut dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, regulator, asosiasi bisnis, serta sejumlah pengusaha yang mengajukan keluhan konkret terkait proses perizinan, birokrasi, dan regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan. Purbaya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
“Kami tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga berkomitmen menindaklanjuti dengan langkah konkrit,” ujar Purbaya dalam pembukaan. Ia menambahkan bahwa Satgas P2SP telah menyiapkan mekanisme penanganan cepat (fast-track) untuk menyelesaikan sengketa perizinan dalam jangka waktu yang lebih singkat.
Berbagai isu strategis terangkat dalam sesi tersebut, antara lain:
- Regulasi yang tumpang tindih antara kementerian dan pemerintah daerah, sehingga menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha.
- Keterlambatan penerbitan izin operasional akibat proses verifikasi yang berlarut-larut.
- Ketiadaan standar layanan terpadu yang memudahkan pemantauan status permohonan izin.
- Ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal dan kebutuhan sektor riil, khususnya UMKM.
- Keterbatasan akses informasi digital bagi usaha di wilayah terpencil.
Setelah mendengarkan paparan masing-masing pihak, Purbaya menugaskan tim kerja khusus yang terdiri dari pejabat Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Perindustrian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam waktu tiga minggu ke depan. Rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi baru yang lebih terintegrasi.
Selain itu, Menteri Keuangan menyoroti peran teknologi informasi dalam mempercepat proses perizinan. Ia mengusulkan pengembangan portal terpadu yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan, melacak, dan menyelesaikan izin secara online, sekaligus menampilkan indikator kinerja (KPI) masing-masing unit kerja.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah pengusaha menekankan bahwa selain penyederhanaan prosedur, diperlukan kepastian hukum yang kuat. Salah satu CEO perusahaan manufaktur menuturkan, “Tanpa jaminan kepastian regulasi, investasi jangka panjang menjadi ragu-ragu, terutama di sektor energi terbarukan yang memerlukan kepastian kebijakan.
Purbaya menanggapi dengan menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun paket kebijakan yang mengintegrasikan aspek fiskal, regulasi, dan insentif bagi sektor strategis. Ia menambahkan bahwa evaluasi kebijakan akan dilakukan secara periodik, dengan melibatkan lembaga independen untuk menjamin objektivitas.
Sidang aduan ini juga menjadi forum bagi Satgas P2SP untuk mempublikasikan data terkini terkait jumlah sengketa perizinan yang telah diselesaikan. Menurut data internal, selama kuartal pertama 2026, lebih dari 1.200 kasus sengketa berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian 45 hari, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang memakan waktu hingga 90 hari.
Data tersebut mencerminkan kemajuan yang dicapai sejak pembentukan Satgas P2SP pada tahun 2024, namun Purbaya menekankan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir bukan sekadar menurunkan angka penyelesaian, melainkan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan mampu menarik investasi asing serta domestik.
Selanjutnya, Menteri Keuangan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kebijakan yang efektif hanya dapat terwujud bila seluruh lapisan pemerintahan bersinergi, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan,” ujarnya. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam forum dialog rutin yang akan dijadwalkan setiap dua bulan.
Dengan menutup sidang, Purbaya menyampaikan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Ia menegaskan bahwa perbaikan iklim bisnis bukan hanya agenda jangka pendek, melainkan fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Sidang aduan Satgas P2SP kali ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menanggapi aspirasi pelaku usaha secara langsung. Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan dapat menurunkan beban administratif, meningkatkan kepastian regulasi, serta mempercepat realisasi proyek investasi, sehingga Indonesia semakin menarik sebagai destinasi bisnis utama di Asia Tenggara.
Kesimpulannya, pimpinan Menteri Keuangan dalam sidang aduan Satgas P2SP menandai langkah konkret pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan usaha. Dengan mengedepankan sinergi lintas sektoral, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi kebijakan berkelanjutan, diharapkan iklim bisnis nasional akan mengalami perbaikan signifikan, membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan kompetitif.
