123Berita – 09 Juli 2026 | Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga semata, melainkan harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, keadilan yang hanya dikendalikan oleh satu lembaga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama dalam suatu kesempatan, di mana beliau menekankan pentingnya membangun ekosistem keadilan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil.
Dalam membangun ekosistem keadilan, Menteri Agama menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain memperkuat institusi-institusi yang berkaitan dengan keadilan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya.
Di sisi lain, Menteri Agama juga menekankan pentingnya memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keadilan, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Menurutnya, lembaga-lembaga ini harus bekerja secara profesional dan akuntabel dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.
Secara keseluruhan, Menteri Agama menekankan bahwa membangun ekosistem keadilan yang kuat dan inklusif merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati keadilan yang sebenarnya dan hidup dalam suasana yang lebih damai dan sejahtera.
Dalam beberapa tahun terakhir, upaya membangun ekosistem keadilan telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam membangun ekosistem keadilan yang kuat dan inklusif.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan terstruktur dalam membangun ekosistem keadilan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati keadilan yang sebenarnya dan hidup dalam suasana yang lebih damai dan sejahtera.
