123Berita – 07 April 2026 | Jakarta, 7 April 2026 – Keluarga Andrie Yunus bersama KontraS (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) menegaskan bahwa insiden penyerangan dengan air keras yang menimpa Andrie Yunus tidak boleh dijadikan bahan bakar bagi agenda politik atau pencitraan semata. Kedua pihak menolak keras setiap upaya untuk memanfaatkan tragedi pribadi ini sebagai alat kampanye atau alat tekanan dalam arena politik nasional.
Kasus penyerangan tersebut terjadi pada pertengahan Maret 2026, ketika Andrie Yunus, aktivis hak perempuan yang dikenal vokal menentang kekerasan gender, diserang dengan semprotan air keras di sebuah acara publik. Insiden itu menimbulkan luka fisik ringan sekaligus menimbulkan keprihatinan luas di kalangan aktivis, organisasi hak asasi manusia, serta masyarakat umum.
Sejak kejadian itu, muncul spekulasi di media sosial dan beberapa komentar politik yang berusaha mengaitkan serangan tersebut dengan dinamika politik menjelang pemilihan legislatif. Beberapa tokoh politik diduga mencoba menyoroti kasus ini sebagai bukti ketidakstabilan keamanan atau sebagai cara menyinggung isu-isu gender demi keuntungan politik mereka.
Menanggapi perkembangan tersebut, juru bicara KontraS, Rina Suryani, menyampaikan pernyataan resmi pada tanggal 5 April 2026. “Kami menolak keras segala upaya memanfaatkan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus untuk kepentingan pencitraan politik. Kasus ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani secara hukum, bukan menjadi alat retorika politik,” ujarnya.
Sementara itu, keluarga Andrie Yunus juga mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan kasus ini dijadikan bahan perdebatan politik. “Kami mengharapkan keadilan bagi Andrie, bukan agenda politik. Kami tidak ingin trauma ini dipolitisasi, karena hal itu hanya menambah beban bagi korban,” ujar istri Andrie, Siti Nurhaliza, dalam sebuah wawancara dengan media lokal.
Penolakan tegas tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International Indonesia dan Lembaga Advokasi Perempuan (LAP). Kedua organisasi menilai bahwa mempolitisasi kasus kekerasan terhadap perempuan dapat menurunkan fokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.
Namun, tidak semua pihak sependapat. Beberapa politisi menganggap insiden ini mencerminkan kegagalan aparat keamanan dalam melindungi tokoh-tokoh publik, terutama yang terlibat dalam isu-isu sensitif. Mereka menilai bahwa kasus ini harus menjadi bahan evaluasi kebijakan keamanan, sekaligus menyoroti perlunya regulasi yang lebih tegas terhadap aksi kekerasan berbasis gender.
Di tengah perdebatan, aparat kepolisian telah membuka penyelidikan resmi terkait penyerangan tersebut. Pada awal April, polisi mengidentifikasi beberapa saksi mata dan melakukan penelusuran jejak CCTV di lokasi kejadian. Namun, hingga kini belum ada penangkapan tersangka yang diumumkan secara publik.
Para pengamat menilai bahwa penyelesaian kasus ini memerlukan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, organisasi hak asasi manusia, dan media. “Jika kasus ini dipolitisasi, proses hukum dapat terhambat, dan korban justru akan semakin terpinggirkan,” kata Dr. Budi Santoso, pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia.
KontraS menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan adil, serta perlunya langkah-langkah preventif untuk melindungi aktivis hak perempuan di masa mendatang. Mereka mengusulkan pembentukan unit khusus dalam kepolisian yang fokus pada penanganan kasus kekerasan berbasis gender, serta peningkatan pelatihan bagi aparat keamanan dalam menangani situasi sensitif.
Selain itu, keluarga Andrie Yunus berharap agar media juga bersikap bertanggung jawab dalam melaporkan kasus ini. “Kami tidak menolak laporan media, namun kami mengharapkan pemberitaan yang faktual dan tidak menambahkan opini politik yang dapat memicu polarisasi,” tambah Siti Nurhaliza.
Kesimpulannya, penolakan tegas dari KontraS dan keluarga Andrie Yunus terhadap pemanfaatan kasus penyerangan ini sebagai alat pencitraan politik menegaskan bahwa hak asasi manusia harus menjadi fokus utama. Upaya hukum, perlindungan bagi aktivis, serta pemberitaan yang objektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa tragedi pribadi tidak dijadikan alat politik yang mengaburkan keadilan.
