123Berita – 05 April 2026 | Parlemen China baru-baru ini mengesahkan sebuah undang-undang yang menekankan persatuan etnis di seluruh wilayah negara. Meskipun tujuan resmi menguatkan kohesi sosial, kebijakan tersebut telah menimbulkan gelombang kritik luas, terutama dari organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional yang menilai langkah itu sebagai upaya memaksa asimilasi budaya.
Undang-undang tersebut menuntut semua warga negara, tanpa memandang suku, untuk menempatkan loyalitas utama pada Partai Komunis China (PKC) alih-alih pada identitas kebangsaan atau wilayah asal. Ketentuan ini mencakup kewajiban belajar bahasa Mandarin standar, partisipasi dalam program kebudayaan yang dikelola pemerintah, serta larangan terhadap simbol-simbol budaya yang dianggap memecah persatuan nasional.
Para pengamat menyoroti bahwa kebijakan ini menimbulkan risiko nyata bagi kelompok minoritas yang selama ini mempertahankan bahasa, adat, dan kepercayaan tradisionalnya. Suku Uighur di Xinjiang, suku Tibet di wilayah otonom Tibet, serta komunitas Han yang hidup di daerah perbatasan, menjadi contoh utama yang diproyeksikan akan merasakan dampak paling signifikan.
Sejumlah organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, menegaskan bahwa tekanan untuk menyerahkan identitas budaya dapat melanggar ketentuan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Mereka menambahkan bahwa kebijakan semacam ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan menambah risiko konflik etnis di masa mendatang.
- Penghapusan penggunaan bahasa daerah di sekolah publik.
- Pengawasan ketat terhadap kegiatan keagamaan yang tidak sejalan dengan narasi resmi.
- Pengenaan sanksi administratif bagi individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma persatuan etnis.
Rezim komunis China menanggapi kritik dengan menegaskan bahwa undang-undang tersebut bersifat preventif, bertujuan mencegah fragmentasi sosial yang dapat mengancam stabilitas negara. Pihak berwenang menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang menekankan persatuan, pembangunan, dan kemakmuran bersama.
Namun, para ahli politik menyoroti bahwa penekanan pada loyalitas kepada partai, bukan kepada negara, menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, partai tidak hanya menjadi instrumen pemerintahan, melainkan juga simbol identitas politik yang menuntut kepatuhan mutlak.
Sebagian besar media internasional melaporkan bahwa kebijakan ini dapat memicu gelombang migrasi internal, terutama di kalangan generasi muda yang merasa identitas budaya mereka terancam. Data awal menunjukkan peningkatan permohonan pindah ke kota-kota besar, di mana kebijakan bahasa Mandarin lebih fleksibel dan peluang kerja lebih luas.
Di dalam negeri, respons publik terbagi. Sebagian kalangan mendukung upaya persatuan nasional yang kuat, sementara kelompok lain mengkritik kebijakan tersebut sebagai bentuk penindasan budaya. Demonstrasi damai di beberapa provinsi mengungkapkan keprihatinan warga terhadap hilangnya warisan budaya lokal.
Pemerintah China juga menegaskan bahwa undang-undang ini tidak melarang praktik keagamaan atau kebudayaan, melainkan mengatur agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kepentingan negara. Namun, penafsiran yang luas terhadap istilah “mengganggu kepentingan negara” memberi ruang bagi aparat untuk menindak kelompok yang dianggap menentang kebijakan pusat.
Secara ekonomi, para analis menilai bahwa penekanan pada bahasa Mandarin standar dapat meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis lintas wilayah, namun sekaligus mengurangi daya tarik pariwisata budaya. Kawasan yang terkenal dengan tradisi unik, seperti Lijiang di Yunnan, berpotensi kehilangan nilai jual budaya yang menjadi daya tarik utama wisatawan.
Dalam rangka menilai dampak jangka panjang, para peneliti menyarankan pemantauan terus-menerus terhadap indikator-indikator sosial, seperti tingkat partisipasi dalam kegiatan budaya lokal, jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama, serta perubahan pola migrasi internal. Data tersebut akan menjadi dasar bagi komunitas internasional dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih seimbang.
Kesimpulannya, undang-undang persatuan etnis China menimbulkan perdebatan mendalam tentang batas antara persatuan nasional dan kebebasan budaya. Sementara pemerintah menekankan kebutuhan akan stabilitas, kritik menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia dan risiko fragmentasi sosial yang justru dapat memperparah ketegangan etnis. Dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menemukan jalan tengah yang menghormati identitas minoritas tanpa mengorbankan tujuan persatuan negara.
