123Berita – 07 Mei 2026 | Nilai tukar rupiah terus menurun, menyentuh level sekitar Rp17.400 per dolar AS, memicu perbincangan hangat di kalangan analis ekonomi, pengamat pasar, hingga publik. Penurunan ini menimbulkan spekulasi bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi faktor utama yang menggerakkan lemahnya mata uang. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui juru bicara, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa penurunan kurs tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab saja.
Berbagai ekonom dan pakar menyoroti defisit anggaran, belanja yang meluas, serta peningkatan utang publik sebagai beban fiskal yang dapat menekan kepercayaan investor. Mereka berargumen bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanja tanpa disertai peningkatan pendapatan, beban fiskal akan memicu tekanan pada nilai tukar. Pendapat ini mendapat sorotan khusus ketika pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus untuk mengatasi dampak ekonomi pasca‑pandemi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengingatkan bahwa peran utama dalam penetapan nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan bahwa kurs rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar valuta asing yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter, likuiditas, serta intervensi bank sentral. “Jika ada yang meragukan peran BI, cukup tanya saja kepada mereka,” ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers, menolak tuduhan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi penyebab utama lemahnya rupiah.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut beberapa faktor utama yang biasanya memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah:
- Kebijakan moneter: Suku bunga acuan dan kebijakan likuiditas yang ditetapkan BI secara langsung memengaruhi arus modal masuk dan keluar.
- Kondisi pasar global: Fluktuasi dolar AS, kebijakan Federal Reserve, serta sentimen risiko global menjadi penentu kuat bagi rupiah.
- Data ekonomi domestik: Pertumbuhan PDB, neraca perdagangan, serta inflasi memberi sinyal kesehatan ekonomi kepada investor.
- Kebijakan fiskal: Defisit anggaran dan tingkat utang publik dapat memengaruhi persepsi risiko, namun biasanya berperan sebagai faktor pendukung, bukan penentu utama.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada kuartal terakhir, defisit fiskal memang mengalami peningkatan, namun tidak cukup signifikan untuk menjelaskan penurunan kurs secara keseluruhan. Sementara itu, BI telah melakukan intervensi pasar melalui penjualan devisa dan penyesuaian suku bunga guna menstabilkan nilai tukar. Data historis menunjukkan bahwa selama periode intervensi aktif, volatilitas rupiah cenderung menurun, meskipun tekanan eksternal tetap kuat.
Secara keseluruhan, dinamika nilai tukar rupiah mencerminkan interaksi kompleks antara kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, dan persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal negara. Pernyataan Purbaya menegaskan bahwa mengaitkan lemahnya rupiah semata‑mata dengan kebijakan fiskal dapat menyesatkan. Pengawasan ketat dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global.
Kesimpulannya, meskipun defisit fiskal dan peningkatan utang menjadi variabel yang perlu dipantau, peran utama dalam menentukan kurs rupiah tetap berada pada kebijakan moneter dan tindakan Bank Indonesia. Pemerintah dan otoritas moneter diharapkan terus berkoordinasi untuk mengurangi volatilitas dan menjaga kepercayaan investor.
