123Berita – 29 April 2026 | Satgas Percepatan Ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini mengumumkan keputusan strategis untuk membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya mendongkrak pasokan sekaligus menekan harga konsumen. Namun, sejumlah ekonom menegaskan bahwa dampak penurunan harga tidak serta-merta terwujud, mengingat kompleksitas rantai pasokan dan faktor eksternal lainnya.
Secara teknis, pembebasan bea masuk LPG berarti tarif impor yang selama ini dikenakan sebesar 10 persen dihapus. Sementara itu, bahan baku plastik seperti polietilen dan polipropilen yang biasanya dikenai tarif 5-7 persen, juga dibebaskan. Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini dapat mengurangi beban biaya produksi bagi industri pengolahan, sehingga pada akhirnya harga barang akhir dapat turun.
Namun, pandangan para ekonom tidak sejalan. Menurut Dr. Budi Santoso, dosen Ekonomi di Universitas Indonesia, efek penurunan harga sangat tergantung pada sejauh mana produsen dapat menyalurkan keuntungan biaya impor ke konsumen. “Jika produsen masih menghadapi tekanan biaya lain, seperti kenaikan harga energi, upah, atau biaya logistik, mereka cenderung tidak mengurangi harga jual secara signifikan,” ujarnya.
Beberapa poin penting yang diangkat oleh para pengamat ekonomi meliputi:
- Ketergantungan pada harga dunia. Harga LPG global dipengaruhi oleh fluktuasi minyak mentah. Penurunan tarif impor tidak dapat mengimbangi lonjakan harga minyak internasional.
- Biaya distribusi dalam negeri. Transportasi LPG ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia memerlukan biaya tinggi, terutama di daerah kepulauan.
- Pasar plastik yang kompetitif. Industri plastik tidak hanya mengandalkan bahan baku impor, tetapi juga pada biaya energi, teknologi produksi, dan regulasi lingkungan yang semakin ketat.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) untuk kategori energi masih berada di atas target inflasi 2024. Pada kuartal pertama, harga LPG naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski tarif impor telah berkurang. Sementara itu, harga produk plastik seperti kemasan dan pipa mengalami kenaikan rata-rata 5 persen, dipicu oleh lonjakan harga bahan baku kimia di pasar internasional.
Para ekonom juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatur margin keuntungan. Tanpa adanya kebijakan yang mengatur batas keuntungan wajar, produsen dapat tetap mengambil margin tinggi meski biaya impor menurun. “Kebijakan pembebasan bea masuk sebaiknya diiringi dengan pengawasan harga eceran dan insentif bagi distributor,” kata Ibu Rina Wijaya, analis pasar di PT Riset Ekonomi Mandiri.
Selain aspek ekonomi, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak fiskal. Pemerintah diperkirakan kehilangan penerimaan bea masuk sebesar miliaran rupiah setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Keuangan, pendapatan bea masuk LPG pada 2023 mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Pembebasan ini berarti potensi defisit anggaran yang harus diimbangi melalui sumber pendapatan lain atau pengurangan belanja.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa peningkatan volume impor yang diharapkan akan menambah devisa negara serta mengurangi ketergantungan pada stok domestik yang terbatas. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan akan dievaluasi secara berkala berdasarkan dinamika pasar.
Berbagai pihak menyarankan beberapa langkah pendamping untuk meningkatkan efektivitas kebijakan:
- Mengoptimalkan jaringan distribusi LPG di daerah terpencil melalui subsidi transportasi.
- Mendorong investasi dalam teknologi produksi plastik yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Melakukan monitoring harga eceran secara real-time untuk mengidentifikasi praktik gouging.
- Menetapkan mekanisme kompensasi fiskal agar kehilangan pendapatan bea masuk tidak mengganggu keseimbangan anggaran.
Kesimpulannya, meskipun pembebasan bea masuk LPG dan bahan baku plastik dapat meningkatkan pasokan, tidak ada jaminan otomatis bahwa harga konsumen akan turun dalam jangka pendek. Faktor produksi, distribusi, harga energi global, serta kebijakan harga domestik tetap menjadi variabel kunci yang harus dikelola secara holistik.
