123Berita – 07 April 2026 | Menanggapi belum tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Daur Hidup Energi (DHE) untuk Sumber Daya Alam (SDA), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa revisi regulasi tersebut sangat penting. Dalam pernyataannya, Purbaya, Kepala Biro Kebijakan dan Perencanaan Kementerian ESDM, menambahkan bahwa regulasi lama belum sepenuhnya selaras dengan tujuan strategis pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan DHE.
Penundaan ini tidak hanya menunda implementasi kebijakan, tetapi juga menimbulkan permintaan khusus dari sejumlah pihak. Beberapa provinsi dan perusahaan tambang mengajukan permohonan pengecualian, mengklaim bahwa regulasi baru dapat membebani operasi mereka yang sedang berjalan. Mereka menyoroti kebutuhan akan kepastian hukum serta waktu transisi yang realistis untuk menyesuaikan proses produksi dengan standar DHE yang lebih ketat.
Berbagai stakeholder menanggapi situasi ini dengan cara yang berbeda. Di satu sisi, organisasi lingkungan hidup menyambut baik revisi regulasi karena diharapkan dapat menutup celah kebijakan yang selama ini memungkinkan praktik tidak berkelanjutan. Di sisi lain, asosiasi pengusaha tambang menilai bahwa pemberlakuan PP DHE SDA secara mendadak dapat mengganggu investasi dan menurunkan daya saing industri pertambangan Indonesia di pasar global.
- Alasan penundaan: Pemerintah masih melakukan sinkronisasi antara kebijakan DHE dengan peraturan sektoral lainnya, termasuk regulasi mengenai pengelolaan limbah, emisi karbon, dan penggunaan energi terbarukan.
- Permintaan pengecualian: Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, serta sejumlah perusahaan pertambangan mengajukan surat resmi kepada Kementerian ESDM untuk menunda penerapan regulasi pada fase awal.
- Dampak potensial: Tanpa regulasi yang jelas, proyek-proyek baru dapat mengalami penundaan, sementara proyek yang sedang berjalan mungkin akan menghadapi risiko kepatuhan di masa depan.
Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada permintaan pengecualian, pemerintah tidak dapat mengesampingkan tujuan utama kebijakan DHE. Ia menambahkan, “Kita harus menemukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pengecualian bersifat sementara dan harus diiringi dengan komitmen kuat untuk melakukan transisi pada fase berikutnya.”
Dalam rapat internal Kementerian ESDM, tim hukum dan kebijakan sedang menyiapkan draf final PP DHE SDA. Draf tersebut akan mencakup mekanisme penyesuaian bagi daerah atau perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi, termasuk insentif fiskal dan dukungan teknis. Selain itu, Kementerian berencana mengadakan serangkaian lokakarya dan konsultasi publik guna memastikan semua pihak memahami implikasi regulasi baru.
Para pengamat menilai bahwa proses konsultasi yang inklusif dapat mempercepat adopsi regulasi sekaligus mengurangi resistensi dari pihak-pihak yang khawatir akan dampak ekonomi. “Jika pemerintah dapat menyediakan jalur transisi yang jelas dan dukungan yang memadai, maka permintaan pengecualian tidak akan menjadi penghalang, melainkan bagian dari strategi implementasi yang realistis,” ujar Dr. Andi Prasetyo, pakar kebijakan energi dari Universitas Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengintegrasikan kebijakan DHE dengan agenda nasional lain, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan komitmen pada Kesepakatan Paris. Dengan demikian, PP DHE SDA diharapkan tidak hanya menjadi dokumen teknis, melainkan instrumen strategis untuk mencapai target pengurangan emisi nasional.
Sejauh ini, belum ada tanggal pasti kapan PP DHE SDA akan resmi diterbitkan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa proses finalisasi akan dipercepat mengingat pentingnya regulasi tersebut bagi agenda dekarbonisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah menyiapkan mekanisme evaluasi berkala untuk menilai efektivitas regulasi serta menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.
Kesimpulannya, meskipun penundaan rilis PP DHE SDA menimbulkan ketidakpastian, upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi lapangan serta memberikan ruang bagi permintaan pengecualian menunjukkan komitmen pada kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan DHE akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan transisi energi.
