123Berita – 06 April 2026 | Sejumlah warga Jakarta mengeluhkan fenomena parkir liar yang kerap menghambat arus lalu lintas di beberapa titik strategis ibu kota. Keluhan mereka disalurkan melalui aplikasi resmi JAKI (Jakarta Integrated) yang dikelola pemerintah provinsi. Namun, respons yang diterima tidak seperti yang diharapkan; alih-alih foto bukti lapangan, warga justru mendapatkan gambar yang tampak realistis namun diproduksi oleh kecerdasan buatan (AI). Kejadian ini cepat menjadi perbincangan hangat di media sosial, menimbulkan pertanyaan tentang akurasi data yang diberikan oleh instansi pemerintah.
Pengaduan terkait parkir liar yang dilaporkan pada awal pekan ini menyoroti beberapa area dengan tingkat pelanggaran tinggi, termasuk jalan Sudirman, Thamrin, dan beberapa ruas jalan utama di daerah Kembangan. Warga menyertakan foto-foto kondisi sebenarnya sebagai lampiran, namun balasan yang diterima berupa gambar digital yang menampilkan kendaraan terparkir rapi di lokasi yang sama. Gambar tersebut mengandung detail visual yang meyakinkan, seperti bayangan dan pencahayaan yang konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan di antara pelapor.
Reaksi publik tak dapat dihindari. Netizen mengungkapkan kekecewaan mereka lewat berbagai platform, menuduh pemerintah provinsi mengabaikan fakta di lapangan. Beberapa komentar menyoroti potensi penyalahgunaan teknologi AI untuk menutupi kegagalan aparatur dalam menindak pelanggaran. Tagar #FotoAIJAKI dan #ParkirLiarDKI pun meluncur cepat, menambah viralitas peristiwa ini. Kritikus menilai bahwa penggunaan foto buatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan resmi.
Menanggapi sorotan tajam, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi melalui media resmi. Dalam pernyataan tersebut, Dinas Perhubungan DKI mengakui adanya kekeliruan dalam proses balas pengaduan. Mereka menjelaskan bahwa tim teknis pada saat itu mengalami keterbatasan sumber daya visual, sehingga memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan ilustrasi sementara. Namun, pejabat terkait menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyesatkan warga, melainkan upaya sementara sampai foto lapangan dapat diambil secara resmi.
Insiden ini membuka perdebatan lebih luas mengenai integrasi kecerdasan buatan dalam layanan publik. Sementara AI menawarkan kecepatan dan efisiensi, ketidakakuratan atau penyalahgunaan dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Pakar teknologi menekankan pentingnya prosedur verifikasi ganda sebelum menyajikan data visual kepada publik, serta perlunya pelatihan bagi petugas agar mampu menilai kapan penggunaan AI layak dan kapan harus menunggu bukti asli.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan melakukan audit internal terhadap prosedur penanganan pengaduan, memperbaiki sistem JAKI, dan memastikan bahwa setiap balasan dilengkapi dengan bukti yang sahih. Pemerintah juga mengajak warga untuk terus melaporkan pelanggaran melalui kanal resmi, sambil menunggu perbaikan mekanisme verifikasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik dapat dipulihkan, serta upaya menertibkan parkir liar menjadi lebih efektif dan transparan.
