123Berita – 06 April 2026 | Dalam suasana politik yang semakin menegangkan menjelang pemilihan umum, sebuah pernyataan tegas muncul dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Khallilur R. Abdullah Sahlawiy, seorang tokoh senior di lingkungan NU, menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar Nasional (Muktamar) NU mendatang harus dijaga jauh dari praktik politik uang. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga keagamaan demi kelangsungan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan utama organisasi.
Pengaruh politik uang dalam pemilihan umum telah menjadi sorotan publik selama bertahun‑tahun. Praktik ini biasanya melibatkan pemberian uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan politik. Sahlawiy menilai bahwa penggunaan taktik serupa dalam konteks internal NU dapat menimbulkan konflik kepentingan, memecah belah anggota, serta menurunkan kredibilitas lembaga di mata umat Islam di seluruh Indonesia.
Dalam rangka menjaga independensi, Sahlawiy mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh kepengurusan NU. Pertama, penetapan kode etik yang jelas mengenai larangan menerima atau memberikan apapun yang dapat diinterpretasikan sebagai politik uang. Kedua, pembentukan mekanisme pengawasan internal yang transparan, termasuk audit keuangan yang melibatkan pihak independen. Ketiga, edukasi kepada seluruh anggota NU tentang bahaya politik uang serta pentingnya berpegang pada prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap keputusan.
Ia juga menekankan peran penting para ulama dan santri dalam mengawasi pelaksanaan Muktamar. “Kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat kolektif, berdasarkan konsensus, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok politik,” tambahnya. Sahlawiy menilai bahwa keberhasilan langkah‑langkah ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran kepemimpinan NU, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Reaksi dari kalangan NU lain tampak positif. Beberapa tokoh menilai bahwa pernyataan Sahlawiy sejalan dengan semangat pembaruan yang selama ini diusung oleh organisasi. Mereka menilai bahwa menjaga Muktamar tetap bersih dari politik uang akan memperkuat posisi NU sebagai kekuatan moral dalam kancah politik nasional. Sejumlah anggota juga menyatakan dukungan mereka melalui media sosial, menandai pentingnya integritas dalam setiap agenda organisasi.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritisi tantangan implementasi kebijakan tersebut. Beberapa pengamat politik berargumen bahwa mengisolasi organisasi keagamaan dari politik uang bukanlah hal yang mudah mengingat kedekatan historis antara partai politik dan lembaga keagamaan di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa pengaruh politik uang sudah meresap dalam jaringan sosial‑ekonomi yang luas, sehingga upaya pencegahan memerlukan strategi jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Sahlawiy dapat menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lain di Asia Tenggara. Jika berhasil, Muktamar NU dapat menjadi model praktik kebersihan politik yang dapat diadaptasi oleh institusi serupa di negara‑negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Hal ini sekaligus menegaskan peran NU tidak hanya sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menolak praktik korupsi.
Secara historis, NU telah memainkan peran penting dalam politik Indonesia, terutama dalam era reformasi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi. Sahlawiy menegaskan bahwa menjaga Muktamar bebas dari politik uang bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen moral yang harus dipertahankan demi kelangsungan nilai‑nilai Islam yang moderat dan inklusif.
Dengan menegaskan posisi ini, harapan Sahlawiy adalah agar semua elemen NU bersatu dalam menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Muktamar akan menjadi momentum pembaruan yang bersih, menjauhkan organisasi dari segala bentuk manipulasi politik, dan tetap menjadi pilar keagamaan yang dapat dipercaya oleh seluruh umat.
Kesimpulannya, tekad Khallilur R. Abdullah Sahlawiy untuk menjauhkan Muktamar NU dari politik uang menandai langkah penting dalam memperkuat integritas organisasi. Dengan mengimplementasikan kebijakan anti‑politik uang, NU berpotensi menjadi contoh bagi lembaga keagamaan lainnya dalam menegakkan nilai moral dan demokrasi yang bersih.
