123Berita – 04 April 2026 | Bandar Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan semua gedung kantor publik menyesuaikan suhu pendingin ruangan (AC) tidak turun di bawah 24 derajat Celcius. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap krisis energi global yang semakin menekan pasokan listrik dan menaikkan tarif listrik domestik serta komersial. Menteri Tenaga dan Sumber Daya Alam, Shamsul Anuar, menyatakan bahwa penetapan suhu minimum tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk menurunkan konsumsi energi pada sektor publik, sekaligus meminimalisir beban pada jaringan listrik yang kini berada pada titik kritis.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk kantor-kantor kementerian, lembaga pemerintah, dan institusi publik, melainkan juga mencakup gedung-gedung yang menyediakan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat administrasi daerah. Setiap unit kerja diminta untuk melakukan kalibrasi sistem pendingin ruangan serta menyesuaikan termostat agar tidak mengatur suhu di bawah 24°C. Pemerintah menegaskan bahwa standar ini bersifat wajib dan akan diawasi oleh Jabatan Tenaga Nasional (Tenaga Nasional Berhad) melalui inspeksi rutin.
Langkah penetapan suhu AC ini muncul di tengah lonjakan permintaan listrik yang dipicu oleh gelombang panas ekstrem di belahan bumi bagian selatan serta peningkatan penggunaan perangkat elektronik. Data resmi Energi Malaysia menunjukkan bahwa konsumsi listrik sektor publik naik sekitar 12 persen pada kuartal terakhir tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut berimbas pada beban jaringan yang hampir mencapai kapasitas maksimum, memaksa regulator untuk mencari cara-cara cepat mengurangi beban tanpa harus menunda proyek infrastruktur energi jangka panjang.
Selain penyesuaian suhu AC, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan kerja fleksibel (work‑from‑home atau WFH) bagi pegawai negeri yang pekerjaan mereka memungkinkan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia (HR) mengeluarkan pedoman yang mendorong setidaknya 30 persen pegawai pemerintah bekerja dari rumah setidaknya tiga hari dalam seminggu selama periode puncak konsumsi energi. Pedoman tersebut mencakup penggunaan perangkat hemat energi, pemantauan penggunaan listrik di rumah, serta pelaporan bulanan untuk memastikan efektivitas program.
- Penetapan suhu AC minimal 24°C di semua gedung publik.
- Penerapan kebijakan WFH minimal 30% pegawai pemerintah pada hari‑hari puncak.
- Pengawasan dan inspeksi rutin oleh Tenaga Nasional Berhad.
- Penyuluhan kepada pegawai tentang cara mengoptimalkan penggunaan energi di rumah.
- Pelaporan bulanan konsumsi energi untuk evaluasi kebijakan.
Para pakar energi menilai kebijakan ini dapat memberikan penghematan signifikan. Menurut Dr. Aisha Rahman, pakar energi terbarukan di Universitas Malaya, penurunan suhu AC dari 22°C ke 24°C dapat mengurangi konsumsi listrik hingga 8‑10 persen per gedung, tergantung pada ukuran dan efisiensi sistem pendingin. “Jika diterapkan secara konsisten, kebijakan ini dapat menghemat jutaan kilowatt‑jam listrik tiap tahunnya, yang pada gilirannya mengurangi emisi karbon dan menurunkan beban tarif listrik bagi pemerintah,” ujar Dr. Aisha dalam sebuah wawancara.
Reaksi masyarakat juga beragam. Sebagian pegawai mengapresiasi langkah pemerintah yang dianggap realistis dalam menghadapi krisis energi, sementara yang lain mengeluhkan potensi penurunan kenyamanan kerja, terutama pada ruang kerja yang tidak memiliki ventilasi alami yang memadai. Serikat PNS Malaysia menuntut agar pemerintah menyediakan alternatif pendinginan seperti kipas angin atau pendingin evaporatif, serta menjamin bahwa suhu ruang rapat tetap berada pada tingkat yang dapat mendukung produktivitas.
Di tingkat internasional, kebijakan Malaysia mencerminkan tren serupa yang diadopsi oleh beberapa negara maju yang tengah berusaha menurunkan konsumsi energi publik. Contohnya, di Inggris, pemerintah menetapkan standar suhu ruangan minimum 21°C untuk kantor pemerintah, sementara di Jepang, rekomendasi suhu AC di gedung publik adalah 26°C pada musim panas. Malaysia menempatkan dirinya di tengah-tengah rentang tersebut dengan suhu 24°C, menyesuaikan dengan iklim tropis yang lebih panas.
Dengan implementasi kebijakan suhu AC dan kerja fleksibel ini, pemerintah Malaysia berharap dapat menstabilkan beban jaringan listrik, menurunkan biaya operasional gedung publik, serta memberikan contoh konkret bagi sektor swasta dalam mengelola penggunaan energi. Pemerintah menargetkan pengurangan total konsumsi listrik sektor publik sebesar 5‑7 persen pada tahun fiskal berikutnya, selaras dengan komitmen nasional untuk menurunkan intensitas energi per unit PDB sebesar 20 persen pada tahun 2030.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian, kepatuhan unit kerja, serta kesadaran kolektif tentang pentingnya konservasi energi di masa krisis global. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari transformasi jangka panjang menuju ekonomi rendah karbon yang lebih tangguh.
