123Berita – 10 April 2026 | Jakarta, 10 April 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menutup rapat koordinasi penindakan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di perusahaan minyak negara PT Petrokimia Aramco Lestari (Petral) yang terjadi antara tahun 2008 hingga 2015. Dalam rapat tersebut, Kejagung mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Petral, Riza Chalid, yang kini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Penyelidikan mengungkap adanya praktik suap, manipulasi tender, serta perjanjian yang merugikan negara dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk olahan dari tahun 2008 hingga 2015. Menurut hasil penyelidikan Kejagung, terdapat bukti kuat yang mengaitkan para tersangka dengan jaringan korupsi yang melibatkan pejabat internal Petral dan sejumlah perusahaan swasta yang menjadi rekanan dalam proyek-proyek strategis tersebut.
Berikut daftar lengkap tujuh tersangka yang kini berada dalam lingkup penindakan Kejagung:
- Riza Chalid – Mantan Direktur Utama PT Petral
- Andi Prasetyo – Mantan Direktur Keuangan PT Petral
- Sri Hartati – Mantan Kepala Bagian Pengadaan PT Petral
- Hendra Wijaya – Mantan Direktur Operasional PT Petral
- Joko Susanto – Pengusaha swasta, pemilik PT Mitra Energi
- Nurul Aini – Pengusaha swasta, pendiri PT Global Trading
- Rudi Hartono – Pengacara senior yang diduga menjadi konsultan hukum dalam proses tender
Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka menimbulkan spekulasi luas di kalangan pengamat politik dan ekonomi. Sebagai mantan pejabat tinggi di PT Petral, perannya dalam mengawasi proses pengadaan menjadi sorotan utama. Kejagung menilai bahwa Riza Chalid memiliki peran kunci dalam menandatangani kontrak-kontrak yang kemudian terbukti tidak transparan dan melanggar prosedur tender yang berlaku.
Keputusan memasukkan Riza Chalid ke DPO menandakan bahwa sampai saat ini otoritas belum berhasil menangkapnya. Kejagung mengimbau seluruh pihak, termasuk warga net dan media, untuk membantu memberikan informasi yang dapat mempercepat penangkapan. Pihak kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, namun hingga kini Riza Chalid masih menghindar.
Pengungkapan kasus ini tidak lepas dari kerja keras tim gabungan antara Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama proses penyelidikan, auditor BPK menemukan sejumlah anomali dalam laporan keuangan Petral yang mengindikasikan adanya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan standar akuntansi publik. Sementara itu, KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan swasta yang terlibat dalam tender, mengungkap praktik gratifikasi yang melibatkan pejabat internal perusahaan negara.
Selain menimbulkan kerugian finansial, kasus korupsi ini juga menimbulkan dampak negatif pada kepercayaan publik terhadap sektor energi nasional. Pengadaan minyak mentah yang tidak transparan berpotensi mengganggu kestabilan pasokan energi, serta menurunkan daya saing industri hilir di Indonesia. Pengamat ekonomi menilai bahwa penindakan tegas terhadap pelaku korupsi di sektor strategis seperti energi menjadi sinyal kuat bagi investor asing dan domestik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap iklim bisnis Indonesia.
Reaksi politik pun tak terhindarkan. Beberapa partai politik mengkritik lambatnya proses penegakan hukum, sementara yang lain menilai langkah Kejagung sudah tepat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.
Di sisi lain, keluarga Riza Chalid menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan pihak berwajib, namun menegaskan bahwa klien mereka selalu menegaskan tidak bersalah dan siap membuktikannya di pengadilan. Pengacara Riza Chalid menambahkan bahwa klien akan menuntut prosedur hukum yang adil serta menolak segala bentuk intimidasi.
Kasus ini diperkirakan akan berlanjut ke proses persidangan, dengan dugaan pelanggaran yang meliputi pencucian uang, penyuapan, serta pelanggaran prosedur tender publik. Jika terbukti, para tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara yang signifikan serta denda yang mencapai nilai kerugian negara.
Penindakan Kejagung terhadap tujuh tersangka ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi. Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Kasus Petral menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pengadaan publik serta perlunya sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum korupsi. Masyarakat pun diharapkan tetap waspada dan berperan aktif dalam mengawasi kinerja pejabat publik, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
