123Berita – 04 April 2026 | Sleman, 4 April 2026 – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan kebijakan tidak memberlakukan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama seminggu penuh. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang tentang dampak potensial terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sleman.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin (3/4), Harda Kiswaya mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penerapan WFH secara luas dapat menurunkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran fisik ASN di kantor atau unit pelayanan menjadi faktor krusial untuk memastikan respons cepat dan penyelesaian masalah secara langsung.
“Kami memahami bahwa fleksibilitas kerja penting, namun prioritas utama kami tetap pada kepuasan warga. Jika ASN bekerja dari rumah, ada risiko penurunan kualitas interaksi, keterlambatan penanganan dokumen, bahkan kesulitan dalam mengakses sistem internal yang memerlukan kehadiran di tempat,” kata Harda dalam sambutan tersebut.
Keputusan ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Sleman yang memiliki wilayah pedesaan yang masih terbatas infrastruktur teknologi informasi. Meskipun pemerintah pusat mendorong digitalisasi, realitas lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kantor pemerintahan di daerah memiliki jaringan internet yang stabil untuk mendukung pekerjaan jarak jauh secara optimal.
Berbagai pihak menanggapi kebijakan ini dengan beragam pendapat. Beberapa ahli manajemen publik menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menjaga kontinuitas layanan, terutama dalam sektor yang memerlukan interaksi langsung, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan layanan sosial. Di sisi lain, serikat pekerja ASN mengingatkan pentingnya keseimbangan kerja dan kesehatan mental, serta menyarankan adanya alternatif seperti jadwal kerja fleksibel atau rotasi kehadiran.
Harda Kiswaya menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap terbuka untuk inovasi dalam meningkatkan layanan, namun harus melalui pendekatan yang terukur. “Kami tidak menutup kemungkinan untuk menguji program pilot WFH di unit-unit tertentu yang memang memiliki kesiapan teknologi. Namun, secara menyeluruh, kami belum dapat mengadopsi kebijakan tersebut,” ujar bupati.
Langkah selanjutnya yang direncanakan meliputi peningkatan infrastruktur TI di kantor-kantor daerah, pelatihan digital bagi ASN, serta evaluasi periodik atas efektivitas layanan. Pemerintah Kabupaten Sleman juga berjanji akan memperkuat sistem monitoring kinerja ASN untuk memastikan setiap layanan tetap berada pada standar yang ditetapkan.
Selain fokus pada pelayanan publik, kebijakan ini juga mencerminkan upaya Harda Kiswaya dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dengan memastikan layanan tetap berjalan lancar, diharapkan tidak terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang bergantung pada proses administratif, seperti perizinan usaha dan layanan keuangan.
Secara keseluruhan, keputusan untuk menunda implementasi WFH bagi ASN di Sleman menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan kepada warga. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang masih mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi kerja fleksibel dan kebutuhan layanan publik yang tak tergantikan.
Dengan menekankan pentingnya kehadiran fisik ASN, Bupati Harda Kiswaya menutup pernyataannya dengan harapan bahwa semua pihak dapat bersinergi demi tercapainya pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.
