123Berita – 06 April 2026 | BP BUMN mengumumkan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target nasional yaitu menyediakan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bagian awal, badan usaha milik negara tersebut akan menyiapkan lahan di lima kota besar yang dianggap memiliki potensi tinggi serta kebutuhan perumahan yang mendesak.
Kota‑kota terpilih meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pemilihan lokasi ini tidak bersifat kebetulan; masing‑masing kota memiliki dinamika pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi, dan tekanan pasar properti yang berbeda‑beda. Dengan menyiapkan lahan di wilayah‑wilayah tersebut, BP BUMN berharap dapat memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, pengembang swasta, dan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan rumah terjangkau secara lebih cepat.
Jakarta, sebagai ibukota negara, terus mengalami lonjakan permintaan hunian akibat migrasi penduduk dari luar kota. Keterbatasan lahan dan tingginya harga properti menjadikan program perumahan bersubsidi sangat penting untuk menurunkan beban biaya hidup warga. Di sisi lain, Bandung dikenal sebagai pusat pendidikan dan inovasi, dimana banyak mahasiswa dan tenaga kerja muda membutuhkan hunian yang terjangkau di sekitar kampus dan kawasan industri.
Surabaya, kota pelabuhan terbesar di Jawa Timur, sedang menjalankan sejumlah proyek revitalisasi kawasan industri dan infrastruktur transportasi. Penyediaan lahan untuk perumahan di Surabaya diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi tekanan pada pasar sewa yang semakin kompetitif. Sementara itu, Medan sebagai pintu gerbang Sumatera Utara memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil dan kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi secara optimal.
Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, juga termasuk dalam prioritas karena percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan meningkatkan daya tarik investasi. Dengan menyiapkan lahan di Makassar, BP BUMN berupaya mendukung keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah.
Berbagai mekanisme pendanaan telah dirancang untuk mendukung program ini. BP BUMN akan bekerja sama dengan bank‑bank BUMN, lembaga pembiayaan perumahan, serta skema subsidi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan calon pembeli rumah memperoleh kredit dengan bunga rendah, serta memanfaatkan bantuan subsidi yang ditetapkan dalam kebijakan perumahan nasional. Selain itu, skema kerjasama dengan pengembang swasta akan memperkenalkan model pembangunan berbasis teknologi ramah lingkungan, sehingga tidak hanya menambah kuantitas rumah tetapi juga meningkatkan kualitas dan efisiensi energi.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, BP BUMN berencana mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis data yang terintegrasi dengan pemerintah daerah. Sistem ini akan mencakup tahapan perencanaan lahan, proses perizinan, hingga realisasi pembangunan rumah. Dengan demikian, semua pihak dapat memantau progres secara real‑time, mengidentifikasi potensi hambatan, dan melakukan penyesuaian kebijakan secara cepat.
Langkah persiapan lahan ini juga selaras dengan target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui akses perumahan yang lebih luas. Menurut data Badan Pusat Statistik terbaru, lebih dari 20 persen penduduk Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak atau dalam kondisi kepadatan tinggi. Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mengatasi masalah tersebut, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor konstruksi yang diperkirakan akan menyumbang kontribusi signifikan terhadap PDB nasional.
Secara keseluruhan, inisiatif BP BUMN dalam menyiapkan lahan di lima kota utama merupakan langkah konkret yang menggabungkan kebijakan publik, dukungan finansial, dan kolaborasi lintas sektor. Jika berhasil, program ini tidak hanya akan menambah jumlah rumah tersedia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat fondasi ekonomi kota‑kota yang terlibat. Dengan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, harapan besar tersirat bahwa target tiga juta rumah dapat tercapai tepat waktu, memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
