123Berita – 07 April 2026 | Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengkajian dan Penerapan BUMN (BP BUMN) tengah mengkaji pembentukan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi penurunan daya saing industri tekstil domestik sekaligus memperkuat peran sektor padat karya dalam menyerap tenaga kerja Indonesia yang masih tinggi pengangguran.
BP BUMN menilai bahwa pembentukan BUMN tekstil dapat menjadi katalisator bagi revitalisasi rantai nilai domestik. Badan usaha yang direncanakan akan fokus pada tiga pilar utama: (1) penguatan kapas produksi benang dan kain dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, (2) pengembangan produk bernilai tambah tinggi seperti tekstil teknik, fashion berkelanjutan, dan bahan baku untuk industri otomotif, serta (3) penyediaan pelatihan dan program upskilling bagi pekerja agar siap menghadapi otomatisasi dan tren digitalisasi.
- Penguatan kapas produksi: Investasi awal diperkirakan mencapai Rp 5 triliun, mencakup pembangunan pabrik baru di wilayah Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang memiliki akses logistik yang baik serta kedekatan dengan sumber bahan baku kapas.
- Peningkatan nilai tambah: Fokus pada segmen tekstil teknik dan fashion berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan margin keuntungan hingga 12% dibandingkan dengan produk standar.
- Penyerapan tenaga kerja: Proyeksi awal menyebutkan penciptaan sekitar 300.000 lapangan kerja baru dalam lima tahun pertama, dengan prioritas pada penempatan tenaga kerja lokal, khususnya di daerah yang terdampak penutupan pabrik tekstil konvensional.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Badan usaha baru ini akan diwajibkan menerapkan standar produksi hijau, termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan, serta sertifikasi “organic cotton” bagi produk yang diproduksi.
Pengalaman sebelumnya dalam mengelola BUMN di sektor lain, seperti pertambangan dan energi, diyakini dapat menjadi modal penting dalam mengoptimalkan tata kelola dan akuntabilitas BUMN tekstil. BP BUMN berencana menyusun struktur kepemilikan yang melibatkan stakeholder industri, asosiasi serikat pekerja, serta institusi keuangan pembangunan untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan finansial.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa langkah ini selaras dengan agenda “Indonesia Made” yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan meningkatkan kapasitas produksi domestik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor tekstil, sekaligus memperkuat neraca perdagangan. Lebih jauh lagi, penciptaan lapangan kerja massal di sektor padat karya dapat membantu menurunkan angka pengangguran terbuka, yang pada akhir 2023 masih berada di kisaran 6,5%.
Namun, tantangan tetap ada. Persaingan harga dengan produk impor yang lebih murah, kebutuhan investasi teknologi tinggi, serta kebutuhan akan kebijakan fiskal yang mendukung menjadi faktor kritis. Pemerintah telah mengumumkan paket insentif fiskal, termasuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama tiga tahun pertama bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam rantai nilai BUMN tekstil.
Dalam rangka memastikan keberhasilan proyek ini, BP BUMN berkomitmen untuk melakukan konsultasi publik secara luas, melibatkan pelaku industri, akademisi, dan komunitas lokal. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif serta mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.
Secara keseluruhan, pembentukan Badan Usaha Tekstil BUMN diharapkan menjadi titik balik bagi industri tekstil nasional. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan finansial, serta komitmen terhadap keberlanjutan, industri ini dapat kembali bersaing di pasar global sekaligus menjadi motor penggerak penyerapan tenaga kerja dalam negeri.
