123Berita – 13 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Mantan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, melontarkan kritik tajam kepada Amerika Serikat (AS) terkait kegagalan perundingan damai yang tengah digulirkan di Pakistan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Zarif menuduh Washington berperan sebagai “biang kerok” yang menghalangi tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berseteru di wilayah tersebut.
Berikut poin-poin krusial yang diungkapkan oleh Zarif sebagai penyebab terhentinya perundingan damai di Pakistan:
- Intervensi politik luar negeri: AS dituduh melakukan tekanan politik secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk melalui sanksi ekonomi dan diplomatik yang menghambat ruang gerak negosiasi.
- Pengaruh media pro‑AS: Media internasional yang dianggap pro‑Washington menyebarkan narasi yang memecah belah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di antara delegasi yang tengah bernegosiasi.
- Penggunaan kekuatan militer sebagai ancaman: Keberadaan basis militer Amerika di kawasan tersebut, menurut Zarif, menimbulkan rasa takut dan menurunkan motivasi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan damai.
- Kurangnya dukungan multilateral: Zarif menilai bahwa AS mengabaikan pentingnya peran organisasi regional dan internasional, seperti OIC dan PBB, yang seharusnya menjadi mediator netral.
Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, pernyataan Zarif menambah lapisan dinamika baru pada krisis yang telah melanda Pakistan sejak lama. Konflik bersenjata di wilayah perbatasan, terutama antara kelompok militan dan pasukan keamanan, telah menimbulkan ribuan korban jiwa serta memicu gelombang pengungsian massal.
Sejumlah analis politik menilai bahwa kritik Zarif bukan sekadar retorika semata, melainkan mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara Tehran dan Washington. Hubungan kedua negara memang telah mengalami pasang surut sejak penandatanganan Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) pada 2015, dan sejak itu, perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri semakin mencuat.
Selain menuduh AS, Zarif juga menyoroti pentingnya peran negara‑negara lain dalam menengahi konflik. “Kami mengundang negara‑negara sahabat, terutama Turki, Qatar, dan Rusia, untuk menjadi fasilitator yang independen. Hanya dengan dukungan yang bersifat inklusif, damai yang berkelanjutan dapat terwujud,” pungkasnya.
Reaksi pihak Amerika Serikat atas tuduhan tersebut belum secara resmi muncul, namun sejumlah pejabat diplomatik Washington diperkirakan akan menanggapi dengan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap stabilitas regional. Sebagai catatan, AS secara historis telah terlibat dalam berbagai upaya mediasi di Asia Selatan, termasuk dalam proses perdamaian di Afghanistan.
Di sisi lain, pemerintah Pakistan juga memberikan komentar terkait perkembangan ini. Menteri Luar Negeri Pakistan menegaskan bahwa negara tersebut tetap berkomitmen untuk mencari solusi damai, namun menolak segala bentuk tekanan eksternal yang dapat memengaruhi kedaulatan keputusan nasional.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Zarif dapat menjadi sinyal bagi negara‑negara lain untuk meninjau kembali peran mereka dalam konflik Pakistan. Jika tekanan politik dari AS terus berlanjut, kemungkinan besar proses perdamaian akan kembali terhenti, memperpanjang penderitaan rakyat sipil yang telah lama terperangkap dalam situasi konflik.
Secara keseluruhan, pernyataan mantan Menlu Iran ini menyoroti betapa rumitnya dinamika geopolitik yang memengaruhi upaya penyelesaian konflik di Pakistan. Keterlibatan negara besar seperti AS, bersama dengan kepentingan regional yang bersaing, menciptakan tantangan besar bagi diplomasi multilateral. Hanya dengan pendekatan yang seimbang, mengedepankan dialog terbuka, dan menghindari intervensi yang bersifat memaksa, harapan akan tercapainya kesepakatan damai yang lestari dapat terwujud.
Kesimpulannya, kritik tajam Zarif menegaskan kembali pentingnya kemandirian dalam proses perdamaian dan menolak dominasi satu kekuatan besar dalam menentukan arah kebijakan internasional. Jika komunitas global dapat merespon secara konstruktif, peluang untuk mengakhiri pertumpahan darah di Pakistan masih terbuka lebar.
