123Berita – 08 April 2026 | JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hari ini secara resmi melimpahkan berkas perkara yang melibatkan empat prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta. Langkah ini menandai akhir proses penyidikan yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Operasi Militer (Puspom) TNI, sekaligus menegaskan komitmen institusi militer dalam menegakkan hukum internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus yang pertama kali mencuat pada akhir tahun 2022 ini melibatkan serangkaian aksi penyiraman cairan kimia berbahaya, yang kemudian diidentifikasi sebagai air keras (sodium hidroksida), terhadap Andrie Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal kritis terhadap kebijakan keamanan negara. Insiden tersebut terjadi di lingkungan kawasan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, dan menimbulkan luka bakar pada kulit korban serta memicu sorotan media nasional serta internasional.
Puspom TNI melakukan serangkaian tahapan investigasi yang mencakup identifikasi saksi, pengumpulan bukti forensik, serta pemeriksaan logistik militer yang terkait dengan penyimpanan bahan kimia. Seluruh proses penyidikan dijalankan sesuai dengan prosedur militer yang ketat, termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian sipil untuk memastikan integritas bukti dan menghindari konflik yurisdiksi.
Setelah penyelidikan selesai, Puspom TNI menyusun berkas perkara yang memuat kronologi kejadian, profil keempat tersangka, serta bukti-bukti pendukung berupa rekaman CCTV, hasil pemeriksaan laboratorium bahan kimia, serta kesaksian saksi mata. Berkas tersebut kemudian diserahkan ke Pengadilan Militer Jakarta, yang memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran hukum militer serta pelanggaran berat yang melibatkan anggota TNI.
Keempat tersangka yang dimaksud merupakan anggota satuan khusus militer yang memiliki akses ke fasilitas penyimpanan bahan kimia. Nama-nama mereka belum dipublikasikan secara resmi demi menjaga proses peradilan, namun mereka dipastikan telah menjalani pemeriksaan internal dan dinyatakan memiliki peran langsung dalam aksi penyiraman tersebut. Pengadilan Militer diperkirakan akan memulai proses persidangan dalam beberapa minggu ke depan, dengan agenda utama menilai bukti, mendengar keterangan saksi, serta menimbang kemungkinan sanksi disiplin maupun pidana militer.
Berikut rangkuman singkat mengenai tahapan yang telah dilalui:
- Identifikasi Insiden: Penyiraman terjadi pada malam hari, mengakibatkan Andrie Yunus mengalami luka bakar ringan.
- Penyelidikan Forensik: Laboratorium militer mengkonfirmasi bahwa cairan yang digunakan merupakan sodium hidroksida dengan konsentrasi tinggi.
- Pengumpulan Saksi: Lebih dari sepuluh saksi, termasuk petugas keamanan dan warga sekitar, memberikan pernyataan tertulis.
- Pemeriksaan Logistik: Rekaman inventarisasi bahan kimia menunjukkan bahwa empat prajurit tersebut memiliki otorisasi akses.
- Penyerahan Berkas: Puspom TNI menyerahkan seluruh dokumen ke Pengadilan Militer Jakarta pada tanggal 7 April 2026.
Pengadilan Militer, sebagai lembaga yudikatif dalam sistem hukum militer Indonesia, memiliki mandat untuk menegakkan disiplin serta menindak pelanggaran berat yang dapat merusak citra institusi. Dalam konteks kasus ini, selain aspek kriminal, terdapat pula dimensi pelanggaran kode etik militer yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan larangan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional.
Pengamat hukum menilai bahwa penyerahan berkas ini merupakan langkah positif, karena menegaskan bahwa TNI tidak melindungi anggotanya dari proses hukum ketika terbukti terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum sipil maupun militer. “Kasus ini menjadi ujian nyata bagi integritas sistem peradilan militer di Indonesia. Jika proses berjalan transparan dan akuntabel, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan,” kata Dr. Rina Susanti, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sementara itu, Andrie Yunus melalui tim hukumnya mengungkapkan harapan agar proses peradilan berlangsung adil dan memberikan efek jera bagi pelaku yang menggunakan bahan kimia berbahaya dalam aksi politik. “Kami menuntut keadilan tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk menegakkan standar hak asasi manusia yang seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk aparat keamanan,” ujar perwakilan hukum Andrie.
Di sisi lain, pihak TNI menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak akan mengganggu operasional militer secara umum. “Kami tetap fokus pada tugas pokok pertahanan negara, namun tidak mengabaikan tanggung jawab kami dalam menegakkan hukum internal. Setiap anggota yang melanggar akan diproses sesuai peraturan yang berlaku,” kata seorang juru bicara TNI yang meminta tidak disebutkan namanya demi keamanan proses.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus juga menimbulkan perdebatan luas di kalangan aktivis hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat dan batasan penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Beberapa organisasi internasional telah meminta agar Indonesia memastikan proses peradilan yang independen dan melindungi hak-hak korban.
Dengan berkas perkara kini berada di tangan Pengadilan Militer, fokus berikutnya beralih pada proses persidangan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hukum secara tuntas. Hasil putusan nanti tidak hanya menentukan nasib keempat tersangka, tetapi juga menjadi preseden penting bagi penanganan kasus serupa di masa depan.
Secara keseluruhan, penyerahan berkas oleh TNI ke Pengadilan Militer menandai langkah penting dalam rangka menegakkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan militer Indonesia. Masyarakat menantikan proses peradilan yang adil, serta harapan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
