123Berita – 05 April 2026 | Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Sugiono, menegaskan pada konferensi pers di Jakarta bahwa pemerintah Republik Indonesia menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan jaminan keamanan yang lebih tegas bagi pasukan penjaga perdamaian yang beroperasi di zona konflik. Pernyataan ini disampaikan setelah serangkaian serangan terhadap personel serta fasilitas PBB di beberapa misi perdamaian, yang menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan anggota komunitas internasional.
Sugiono menekankan bahwa Indonesia, sebagai kontributor utama pasukan penjaga perdamaian, tidak dapat menerima risiko peningkatan ancaman yang mengancam keselamatan para tentara, polisi, serta sipil yang terlibat dalam operasi damai. “Kami mengutuk keras setiap bentuk serangan terhadap personel atau fasilitas PBB. Keamanan mereka adalah prasyarat utama keberhasilan misi perdamaian,” ujar beliau dengan tegas.
Dalam pidatonya, Sugiono mengingatkan bahwa sejak awal keterlibatan Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian, negara ini selalu menegakkan prinsip non-intervensi sekaligus menegakkan standar keselamatan yang tinggi. Namun, dinamika konflik yang semakin kompleks menuntut PBB untuk meninjau kembali protokol keamanan, termasuk peningkatan perlindungan logistik, penempatan unit cepat tanggap, serta penegakan disiplin terhadap pihak-pihak yang melanggar perjanjian internasional.
Selain menuntut jaminan keamanan, Sugiono juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara PBB, negara kontributor, dan pemerintah host nation. Ia mengusulkan pembentukan mekanisme respons cepat yang melibatkan intelijen bersama, serta pelatihan khusus bagi pasukan penjaga perdamaian dalam menghadapi ancaman asimetris. “Kita harus bersatu dalam menghadapi tantangan ini, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Reaksi internasional terhadap seruan Sugiono beragam. Beberapa negara anggota PBB menyambut baik himbauan tersebut dan berjanji memperkuat perlindungan bagi pasukan mereka. Sementara itu, beberapa pihak mengingatkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah negara tempat misi berlangsung, yang harus menjamin keamanan wilayah operasional mereka.
Indonesia, yang telah mengirim lebih dari 9.000 personel ke berbagai misi PBB sejak tahun 1950-an, menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip perdamaian dunia. Sugiono menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam melindungi para pahlawan damai. “Kami siap terus berkontribusi, namun kami menuntut PBB untuk menegakkan standar keamanan yang tidak dapat dinegosiasikan,” tutupnya.
Dengan tekanan internasional yang meningkat, langkah selanjutnya diperkirakan melibatkan pertemuan tingkat tinggi antara PBB dan negara-negara kontributor untuk meninjau kembali mandat dan protokol keamanan. Bagi Indonesia, seruan Sugiono menjadi cerminan komitmen kuat dalam memastikan bahwa setiap pasukan penjaga perdamaian dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan ancaman yang tidak terduga.
