123Berita – 05 April 2026 | Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan seruan tegas kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menghentikan penugasan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL (United Nations Interim Force Lebanon) di wilayah konflik yang masih bergejolak di Lebanon. Pernyataan SBY disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media nasional, menyoroti kekhawatiran atas dampak kemanusiaan dan keamanan yang terus meningkat di daerah perbatasan selatan Lebanon.
“Kami mengapresiasi niat baik PBB untuk menjaga perdamaian, namun ketika realitas di lapangan menunjukkan bahwa zona konflik tetap hidup, maka harus ada penyesuaian strategi yang lebih realistis,” ujar SBY. “Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi nyawa warga sipil dan memastikan bahwa intervensi internasional tidak malah memperparah situasi.”
SBY menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan tradisi kuat dalam diplomasi damai, siap memberikan saran teknis dan kontribusi diplomatik untuk membantu PBB merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif. Ia menekankan pentingnya dialog multilateral yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah Lebanon, Hizbullah, serta kelompok-kelompok milisi lainnya.
UNIFIL, yang awalnya dibentuk pada tahun 1978 untuk mengawasi penarikan pasukan Israel dan memfasilitasi kembalinya pengungsi Palestina, kini beroperasi di tengah ketegangan yang dipicu oleh konflik bersenjata antara milisi Hizbullah dan pasukan keamanan Lebanon. Selama beberapa bulan terakhir, laporan dari organisasi hak asasi manusia mencatat peningkatan serangan artileri, penembakan lintas batas, dan kerusakan infrastruktur sipil yang signifikan.
Dalam konteks ini, SBY mengingatkan bahwa misi penjaga perdamaian harus selalu mengedepankan prinsip proportionalitas dan perlindungan sipil. “Jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai untuk para tentara perdamaian, maka keberadaan mereka menjadi beban tambahan bagi penduduk setempat,” ujarnya.
Seruan SBY mendapatkan tanggapan beragam dari kalangan internasional. Beberapa analis keamanan menilai bahwa penarikan UNIFIL secara tiba-tiba dapat menciptakan kekosongan keamanan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, ada pula yang menyambut baik kritik SBY sebagai panggilan untuk reformasi struktural dalam operasi misi PBB.
Di dalam negeri, pernyataan mantan presiden ini memicu perdebatan di kalangan akademisi dan politisi. Profesor politik internasional Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Faisal, menilai bahwa Indonesia perlu mengambil peran proaktif dalam forum-forum global, terutama dalam hal peninjauan mandat misi perdamaian. “Suara SBY mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan, sekaligus menegaskan posisi negara ini sebagai kontributor damai yang konstruktif,” ujar Faisal.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan dukungan pemerintah terhadap pandangan SBY. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menambahkan bahwa Indonesia akan terus mengadvokasi solusi damai yang berkelanjutan melalui diplomasi multilateral, serta menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara anggota PBB lainnya.
UNIFIL sendiri telah mengalami beberapa kali perpanjangan mandat sejak awal pembentukannya. Mandat terkini, yang berakhir pada akhir tahun 2026, mencakup tugas pengawasan, penegakan gencatan senjata, serta bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan lapangan yang terus berubah menuntut evaluasi berkala terhadap efektivitas masing-masing komponen mandat.
SBY menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya “pendekatan yang lebih humanis” dalam setiap kebijakan PBB. Ia berharap bahwa keputusan untuk menghentikan atau merestrukturisasi penugasan UNIFIL dapat diambil setelah proses konsultasi yang transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil Lebanon.
Dengan menyoroti masalah ini, SBY berharap agar komunitas internasional tidak melupakan esensi utama dari operasi penjaga perdamaian: melindungi kehidupan manusia di tengah konflik. Jika PBB dapat menyesuaikan mandatnya dengan realitas di lapangan, diharapkan situasi di Lebanon dapat bergerak menuju stabilitas yang lebih tahan lama.
