123Berita – 04 April 2026 | Kelompok produsen otomotif terkemuka di Amerika Serikat menyerukan penghapusan pajak bensin yang saat ini menjadi sumber pendapatan utama pemerintah federal untuk infrastruktur jalan. Alih‑alihnya, mereka mengusulkan skema pajak baru yang menghitung beban pajak berdasarkan berat kendaraan, bukan volume bahan bakar yang dikonsumsi. Usulan ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai efektivitas pajak bahan bakar dalam mendanai perbaikan jalan serta menanggapi tren kendaraan listrik yang semakin populer.
Sejumlah produsen mobil terbesar di negara itu, termasuk General Motors, Ford, dan Stellantis, menandatangani surat terbuka kepada Kongres AS dan Departemen Transportasi. Dalam surat tersebut, mereka menyoroti bahwa pajak bensin, yang kini dipatok sebesar 18,4 sen per galon untuk bensin dan 24,4 sen per galon untuk diesel, tidak lagi mencerminkan beban aktual yang ditimbulkan kendaraan terhadap jaringan jalan. Hal ini terutama terjadi karena peningkatan penetrasi kendaraan listrik (EV) yang tidak mengkonsumsi bensin maupun diesel, sehingga kontribusi mereka terhadap pendapatan pajak bahan bakar berkurang secara signifikan.
Para produsen berargumen bahwa sistem pajak berbasis berat kendaraan akan lebih adil. Kendaraan yang lebih berat, seperti truk dan SUV, memberikan tekanan lebih besar pada permukaan jalan dan memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan mobil penumpang ringan. Dengan menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan berat, pemerintah dapat menyalurkan dana secara proporsional kepada jenis kendaraan yang paling banyak menyumbang keausan jalan.
Berikut adalah beberapa poin utama yang diangkat dalam usulan tersebut:
- Kesetaraan Beban: Pajak berbasis berat memastikan bahwa pemilik kendaraan yang memberikan beban lebih besar pada infrastruktur membayar lebih, sementara kendaraan ringan atau ramah lingkungan tidak terbebani secara berlebihan.
- Adaptasi terhadap Kendaraan Listrik: Karena kendaraan listrik tidak membayar pajak bensin, sistem berat dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil, menghindari defisit anggaran jalan yang diprediksi akan meningkat seiring pertumbuhan pasar EV.
- Simplifikasi Administrasi: Menggunakan data registrasi kendaraan yang sudah ada untuk menghitung pajak dapat mempermudah proses penagihan, dibandingkan dengan sistem pengukuran konsumsi bahan bakar yang memerlukan mekanisme pelaporan tambahan.
- Dukungan Lingkungan: Dengan menurunkan pajak bahan bakar, pemerintah dapat mengurangi insentif finansial untuk konsumsi bahan bakar fosil, sekaligus mengarahkan kebijakan fiskal ke arah yang lebih netral karbon.
Namun, usulan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa organisasi konsumen dan politisi konservatif menyatakan kekhawatiran bahwa pajak berat dapat membebani pemilik truk komersial kecil dan pemilik usaha transportasi yang bergantung pada kendaraan berat untuk operasional harian. Mereka menilai bahwa kenaikan pajak dapat meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya dapat memicu kenaikan harga barang bagi konsumen.
Selain itu, ada pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penetapan tarif berat akan diimplementasikan secara adil di seluruh negara bagian, mengingat perbedaan regulasi dan tarif pajak lokal. Beberapa ahli ekonomi menyarankan bahwa sistem hibrida, yang menggabungkan pajak bahan bakar tradisional dengan komponen berbasis berat, mungkin lebih realistis untuk transisi bertahap.
Pemerintah federal telah menanggapi usulan tersebut dengan sikap terbuka namun berhati‑hati. Departemen Transportasi (DOT) menyatakan bahwa mereka akan melakukan kajian mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari perubahan kebijakan pajak bahan bakar. Studi tersebut diharapkan mencakup simulasi pendapatan pajak selama lima hingga sepuluh tahun ke depan, serta analisis beban tambahan bagi sektor transportasi komersial.
Sementara itu, lobby grup industri otomotif terus menggalang dukungan dari anggota Kongres yang mewakili daerah dengan konsentrasi tinggi pabrikan mobil, seperti Michigan, Indiana, dan Ohio. Mereka menekankan bahwa reformasi pajak bahan bakar tidak hanya akan mengurangi beban administratif bagi produsen, tetapi juga akan menstimulasi inovasi kendaraan listrik dan teknologi ringan yang dapat mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan.
Jika usulan pajak berbasis berat diterapkan, perubahan signifikan pada struktur tarif kendaraan diperkirakan akan terjadi. Pemerintah kemungkinan akan menetapkan batasan berat tertentu, misalnya kendaraan di atas 2.500 kilogram akan dikenakan tarif tambahan, sementara mobil penumpang di bawah batas tersebut tetap menikmati tarif yang lebih rendah atau bahkan pembebasan penuh. Kebijakan ini dapat memicu produsen untuk meningkatkan fokus pada pengembangan model ringan, seperti hatchback dan crossover, serta mempercepat adopsi material komposit yang lebih ringan namun kuat.
Di sisi lain, para pendukung kebijakan transportasi berkelanjutan menilai bahwa langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Amerika Serikat untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Dengan mengurangi ketergantungan pada pajak bensin, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk program infrastruktur pengisian listrik, peningkatan jaringan transportasi publik, serta insentif bagi kendaraan ramah lingkungan.
Kesimpulannya, usulan penghapusan pajak bensin dan penggantinya dengan pajak berbasis berat kendaraan menandai titik balik dalam kebijakan transportasi Amerika Serikat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal implementasi dan dampak sosial‑ekonomi, dialog antara produsen otomotif, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menemukan solusi yang seimbang antara kebutuhan pendanaan infrastruktur dan transisi menuju mobilitas yang lebih bersih dan efisien.
