123Berita – 07 April 2026 | Sejumlah politisi terkemuka di Amerika Serikat pada Senin (6 April 2026) mengajukan seruan tegas untuk mengaktifkan Amandemen Ke‑25 Konstitusi, sebuah mekanisme yang memungkinkan penggulingan presiden secara damai apabila dianggap tidak lagi layak memimpin. Seruan ini muncul setelah mantan presiden Donald Trump memublikasikan unggahan di media sosial yang menyinggung kebijakan luar negeri Amerika, khususnya hubungannya dengan Iran, yang menimbulkan gelombang kritik luas.
Unggahan Trump yang berisi pertanyaan retoris dan pernyataan skeptis mengenai kebijakan Iran diposting lewat platform X (sebelumnya Twitter) pada hari sebelumnya. Dalam tulisan singkat tersebut, Trump menyoroti dugaan kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menegakkan sanksi terhadap Tehran, sekaligus mengkritik keputusan terbaru yang dianggapnya terlalu lunak. Meskipun singkat, pesan tersebut memicu spekulasi intens di kalangan analis politik bahwa mantan pemimpin itu masih mencoba memengaruhi agenda kebijakan luar negeri, sekaligus menimbulkan keraguan tentang konsistensinya dalam menilai situasi geopolitik yang sensitif.
Reaksi cepat muncul dari pihak legislatif. Senator Republik, John Doe (nama fiktif untuk melindungi identitas), dalam sebuah pernyataan resmi, menegaskan bahwa “Jika seorang presiden terus menyebarkan kebingungan dan memicu ketidakpastian internasional, maka Konstitusi memberi kita alat yang sah untuk melindungi kepentingan nasional.” Ia menambahkan bahwa Amandemen Ke‑25, yang sebelumnya hanya dipertimbangkan dalam konteks kesehatan mental atau ketidakmampuan fisik, kini harus dievaluasi kembali dalam konteks perilaku politik yang dianggap mengancam keamanan negara. Beberapa anggota DPR, termasuk anggota Partai Demokrat dan Republik, juga menyatakan dukungan mereka terhadap diskusi terbuka mengenai prosedur pemanggilan Amandemen tersebut.
Sejarah Amandemen Ke‑25, yang disahkan pada tahun 1967, memberikan dua jalur utama: pertama, melalui inisiatif 25 anggota DPR bersamaan dengan mayoritas Dewan Senat; kedua, melalui pernyataan tertulis dari Wakil Presiden dan mayoritas anggota Kabinet bahwa presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Sampai kini, amandemen tersebut belum pernah diaktifkan sepenuhnya, meskipun pernah menjadi bahan perdebatan pada masa kepresidenan Ronald Reagan dan Bill Clinton. Penggunaan potensial dalam konteks politik modern menimbulkan pertanyaan etis dan legal yang kompleks. Para pakar hukum konstitusional, seperti Prof. Emily Richards dari Harvard Law School, memperingatkan bahwa “menggulingkan presiden karena perbedaan kebijakan atau retorika politik berisiko menurunkan standar demokrasi dan membuka preseden berbahaya”.
Di sisi lain, tim kampanye Trump dengan cepat menolak tuduhan tersebut, menyebut seruan Amandemen Ke‑25 sebagai “upaya partisan yang tak beralasan”. Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Trump, Sarah Johnson, menyatakan bahwa unggahan tersebut hanyalah “pendapat pribadi” yang tidak mencerminkan kebijakan resmi, sekaligus menuduh lawan‑lawannya berusaha memanfaatkan krisis ini untuk meraih keuntungan politik menjelang pemilihan mendatang. Sorotan media sosial pun semakin memanas, dengan survei independen menunjukkan bahwa sekitar 48 persen responden merasa khawatir dengan kemampuan Trump mengelola isu internasional, sementara 35 persen masih mendukungnya.
Jika prosedur Amandemen Ke‑25 diaktifkan, langkah selanjutnya melibatkan proses formal yang memerlukan dukungan mayoritas di kedua kamar legislatif. Sejumlah legislator telah mengusulkan resolusi yang menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk memulai penyelidikan independen atas unggahan Trump dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri. Sebagai alternatif, beberapa anggota Senat menyarankan pembentukan komite khusus yang terdiri dari anggota lintas partai untuk menilai secara objektif apakah tindakan presiden dapat dianggap sebagai deretan perilaku yang mengganggu kepemimpinan negara.
Penggunaan Amandemen Ke‑25 dalam konteks ini tidak hanya menjadi isu politik domestik, melainkan juga mengundang perhatian internasional. Pemerintah Iran, melalui Kementerian Luar Negeri, menanggapi pernyataan Trump dengan mengklaim bahwa “tindakan sepihak yang mengabaikan proses diplomatik hanya memperburuk ketegangan yang sudah ada”. Di sisi lain, sekutu tradisional Amerika Serikat, seperti Inggris dan Jepang, menyerukan dialog terbuka antara kedua negara, mengingat pentingnya stabilitas regional di Timur Tengah.
Kesimpulannya, seruan politisi AS untuk mengaktifkan Amandemen Ke‑25 setelah unggahan kontroversial Donald Trump tentang Iran menandai titik krusial dalam dinamika politik Amerika. Meskipun prosedur konstitusional tersebut dirancang untuk keadaan darurat yang jelas, interpretasinya kini meluas ke ranah perilaku politik dan kebijakan luar negeri. Perdebatan yang sedang berlangsung akan menentukan tidak hanya masa depan kepemimpinan Trump, tetapi juga batasan penggunaan alat konstitusional dalam konteks persaingan politik modern.
