123Berita – 07 April 2026 | Direktur PT Purbaya, seorang tokoh penting dalam industri otomotif listrik Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan fakta yang mengejutkan terkait proses pengadaan motor listrik dalam program “Motor Bebas Gas” (MBG). Dalam sebuah wawancara eksklusif, Purbaya mengakui bahwa permohonan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung kegiatan Kepala Sekretariat Penanggulangan Pandemi (SPPG) sempat ditolak pada tahun lalu.
Pengakuan ini muncul setelah munculnya spekulasi publik mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk proyek-proyek kendaraan listrik. Purbaya menyatakan bahwa pihaknya memang mengajukan proposal resmi yang mencakup tidak hanya motor listrik, tetapi juga komputer pendukung yang dirancang khusus untuk memperlancar pelaksanaan program MBG. Namun, proposal tersebut tidak mendapatkan persetujuan pada saat diajukan, sehingga proses pengadaan harus ditunda.
Dalam konteks ini, motor listrik yang dimaksud memiliki spesifikasi khusus: daya listrik yang cukup untuk menempuh jarak harian rata-rata pejabat pemerintah, serta dilengkapi dengan sistem navigasi dan perangkat lunak manajemen armada. Komputer pendukung dirancang untuk memantau performa kendaraan secara real-time, mengoptimalkan penggunaan energi, serta memastikan keamanan data operasional.
Purbaya menambahkan bahwa setelah penolakan awal, perusahaan tetap melakukan evaluasi internal dan menyiapkan kembali proposal yang lebih terstruktur. “Kami tidak berhenti pada satu kali penolakan. Tim kami melakukan riset pasar, menyesuaikan spesifikasi teknis, dan memperbaiki model bisnis agar lebih selaras dengan kebijakan pemerintah tentang kendaraan ramah lingkungan,” jelasnya.
Sejumlah pihak mengkritisi proses pengadaan tersebut, mengingat pentingnya kendaraan listrik dalam upaya mengurangi emisi karbon dan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, Purbaya menegaskan bahwa perusahaan selalu berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa semua dokumen pengajuan telah diserahkan secara resmi melalui jalur yang ditetapkan, dan pihak perusahaan siap untuk melakukan audit bila diperlukan.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti bahwa motor listrik yang direncanakan bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian integral dari ekosistem digital MBG. Dengan mengintegrasikan data kendaraan ke dalam sistem manajemen pandemi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik, meminimalisir kontak fisik, dan mempercepat respons terhadap situasi darurat.
Dalam upaya memperkuat argumentasinya, Purbaya menyajikan beberapa data penting yang mendukung manfaat motor listrik bagi operasi SPPG:
- Penghematan biaya operasional: Motor listrik memiliki biaya per kilometer yang lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.
- Ramah lingkungan: Emisi CO₂ yang dihasilkan hampir nol, sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi jejak karbon.
- Keandalan teknologi: Sistem pemantauan berbasis IoT memungkinkan deteksi dini masalah teknis, mengurangi downtime.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa tantangan infrastruktur pengisian daya masih menjadi hambatan utama dalam skala nasional. “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memperluas jaringan stasiun pengisian, sehingga motor listrik dapat beroperasi optimal di seluruh wilayah,” katanya.
Pengakuan Purbaya ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa analis menilai bahwa transparansi dalam proses tender harus lebih ditingkatkan, terutama ketika melibatkan proyek-proyek strategis yang berdampak pada kebijakan publik.
Di sisi lain, pihak SPPG belum memberikan komentar resmi terkait penolakan tersebut. Namun, dalam rapat internal yang dilaporkan oleh sumber internal, mereka menyatakan niat untuk kembali meninjau kebutuhan kendaraan listrik dalam rangka memperkuat program MBG ke depan.
Ke depan, Purbaya berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait kendaraan listrik dan siap mengajukan kembali proposal yang telah diperbaharui. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, industri, dan masyarakat—untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mobilitas bersih, kasus penolakan pengadaan motor listrik ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan. Diharapkan proses selanjutnya akan lebih terkoordinasi, transparan, dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.
