123Berita – 06 April 2026 | London – Pemerintah Inggris melalui Departemen Kesejahteraan dan Pensiun (DWP) mengumumkan paket bantuan tambahan bagi jutaan rumah tangga yang berada di bawah tunjangan sosial. Mulai 6 April, 4,2 juta keluarga yang menerima manfaat negara akan menerima tambahan tunjangan tunai sebesar £295 per minggu, serta satu kali pembayaran sebesar £6.000 untuk keluarga yang belum memiliki penghasilan tetap. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan keuangan yang semakin tajam di kalangan keluarga miskin sekaligus menanggapi kebijakan fiskal baru yang menargetkan kenaikan pajak pada kelas menengah.
Penghapusan batasan dua anak pada tunjangan keluarga menjadi titik balik penting dalam kebijakan kesejahteraan. Selama hampir satu dekade, kebijakan “two‑child limit” membatasi jumlah anak yang dapat menerima tunjangan keluarga, menyebabkan jutaan anak berada dalam risiko kemiskinan. Dengan pencabutan batasan tersebut, diperkirakan sekitar 450.000 anak akan keluar dari status kemiskinan, memberi ruang bagi mereka untuk menikmati pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.
Kebijakan ini muncul bersamaan dengan paket pajak yang disebut “tax bomb” oleh para pengkritik. Rencana tersebut mencakup penyesuaian tarif pajak penghasilan bagi mereka yang berada di atas ambang batas menengah, serta pengurangan tunjangan pajak pribadi. Menurut analis fiskal, kebijakan baru dapat menambah beban pajak sekitar £2.000 per tahun bagi rumah tangga berpendapatan menengah, yang menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya daya beli pada segmen tersebut.
Berikut rangkuman utama kebijakan terbaru:
- Setiap rumah tangga yang menerima tunjangan akan mendapatkan tambahan £295 per minggu mulai 6 April.
- Keluarga penganggur atau berpendapatan sangat rendah akan menerima pembayaran satu kali senilai £6.000.
- Penghapusan batasan dua anak pada tunjangan keluarga, memungkinkan hingga tiga atau lebih anak untuk menerima manfaat.
- Target utama adalah mengangkat 450.000 anak dari kemiskinan.
- Paket pajak baru akan meningkatkan tarif pajak penghasilan untuk kelas menengah, diperkirakan menambah beban hingga £2.000 per tahun.
Pejabat DWP, yang tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa peningkatan tunjangan ini bersifat “sementara” namun krusial untuk menstabilkan kondisi ekonomi rumah tangga selama periode inflasi tinggi. “Kami melihat bahwa banyak keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan dan energi. Bantuan tambahan ini diharapkan memberi ruang bernapas hingga situasi ekonomi lebih stabil,” ujarnya dalam konferensi pers.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa peningkatan pajak pada kelas menengah merupakan langkah untuk menutup kesenjangan fiskal yang timbul akibat belanja publik yang meningkat selama pandemi. Menteri Keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu menyeimbangkan anggaran negara tanpa harus meningkatkan utang publik secara signifikan.
Pengamat ekonomi menilai kebijakan ini merupakan kombinasi antara kebijakan sosial yang progresif dengan upaya penyesuaian fiskal yang kontroversial. Dr. Amelia Clarke, profesor ekonomi di Universitas Oxford, mencatat, “Peningkatan tunjangan langsung kepada yang paling membutuhkan memang penting, namun kebijakan pajak baru dapat mengurangi manfaat tersebut bagi kelas menengah yang juga tengah berjuang dengan biaya hidup yang naik.”
Organisasi non‑pemerintah yang fokus pada kesejahteraan anak, seperti Child Poverty Action Group (CPAG), menyambut baik penghapusan batasan dua anak. Mereka menilai langkah ini akan mengurangi tingkat kemiskinan anak secara signifikan dan memperbaiki prospek pendidikan jangka panjang. Namun, mereka juga menekankan perlunya monitor berkelanjutan untuk memastikan bantuan dana mencapai penerima yang tepat.
Di lapangan, reaksi warga yang akan menerima bantuan beragam. Sarah Mitchell, seorang ibu tunggal dari Manchester yang mengandalkan tunjangan universal credit, menyatakan kegembiraannya: “£6.000 akan sangat membantu untuk memperbaiki rumah kami yang membutuhkan perbaikan dan menutupi tagihan listrik. Saya berharap kebijakan ini dapat bertahan lebih lama.” Sementara itu, John Edwards, seorang karyawan menengah dari Birmingham, mengkhawatirkan dampak kenaikan pajak: “Saya mengerti kebutuhan untuk membantu yang kurang beruntung, namun pajak tambahan ini akan mengurangi gaji saya dan membuat saya sulit menabung untuk pendidikan anak saya.”
Secara keseluruhan, kebijakan ini menandai titik penting dalam upaya pemerintah Inggris mengatasi ketimpangan sosial sambil menyeimbangkan buku anggaran negara. Dampak jangka panjangnya masih harus dipantau, terutama bagaimana kombinasi antara bantuan tunai dan beban pajak baru mempengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga di seluruh Inggris.
Dengan implementasi yang dimulai pada awal April, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi rutin dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan, untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat memberikan perlindungan yang efektif tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
