123Berita – 07 April 2026 | Setyowati Anggraini Saputro, istri anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyelesaikan sesi pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, 3 April 2026. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam dengan total 16 pertanyaan yang diajukan oleh tim investigasi. Kasus yang kini menjadi sorotan publik ini terkait dugaan suap ijon proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi, yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha lokal.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian langkah KPK untuk mengusut tuntas alur dana ijon yang diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik menelusuri jalur keuangan, termasuk transfer bank, rekening koran, dan dokumen kontrak yang melibatkan perusahaan kontraktor. Dalam proses tersebut, Setyowati diminta menjawab pertanyaan mengenai hubungan sosial dan profesional suaminya dengan pejabat daerah, serta peranannya dalam kegiatan politik partai.
Selama sesi interogasi, penyidik menyoroti 16 poin kunci, antara lain: latar belakang keuangan keluarga, keterlibatan dalam rapat internal DPRD, dan potensi akses ke dana proyek. Setyowati menjawab dengan tenang, menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam penyusunan atau penandatanganan kontrak proyek. “Saya hanya mengurus rumah tangga dan tidak memiliki peran dalam keputusan politik atau ekonomi suami saya,” katanya.
KPK menegaskan pentingnya pemeriksaan saksi-saksi yang berada dalam lingkaran keluarga atau kerabat dekat pejabat yang sedang diselidiki. Menurut juru bicara KPK, proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi jejak korupsi. “Setiap saksi memiliki peran penting dalam mengungkap fakta yang tersembunyi. Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas, tanpa pandang bulu,” ungkapnya.
Kasus suap ijon di Bekasi pertama kali terungkap pada akhir 2025, ketika sejumlah dokumen internal perusahaan konstruksi bocor ke media. Dokumen tersebut mengindikasikan adanya permintaan uang suap kepada pejabat daerah untuk memperoleh izin dan persetujuan proyek. Sejak saat itu, KPK menggelar serangkaian penangkapan dan pemeriksaan terhadap beberapa tokoh politik, termasuk anggota DPRD dan pejabat eksekutif Kabupaten Bekasi.
Ono Surono, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan internal DPRD, belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, sumber dekat partai politik menyebutkan bahwa ia berencana mengajukan klarifikasi melalui kuasa hukum dalam waktu dekat. Sementara itu, masyarakat Bekasi menuntut transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.
Reaksi publik terhadap pemeriksaan Setyowati cukup beragam. Di media sosial, sebagian netizen memberikan dukungan moral kepada istri DPRD yang dianggap menjadi korban dalam skandal politik. Sementara yang lain menilai bahwa peran istri pejabat politik tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari jaringan kekuasaan yang ada. “Jika suami terlibat, tidak menutup kemungkinan istri juga menjadi bagian dalam jaringan korupsi,” ujar salah satu pengguna Twitter.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi perkembangan kasus ini dengan menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menambahkan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan wewenang akan ditindak tegas, tanpa memandang posisi atau jabatan. “Kami tidak akan mentolerir praktek korupsi yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya dalam sebuah konferensi pers.
Pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi momentum penting bagi reformasi sistem pengawasan di tingkat daerah. Menurut Dr. Andi Prasetyo, pakar kebijakan publik di Universitas Indonesia, kasus suap ijon proyek infrastruktur seringkali tersembunyi di balik mekanisme birokrasi yang kompleks. “Penguatan institusi pengawas, seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta transparansi dalam proses tender, sangat diperlukan untuk memutus rantai korupsi,” katanya.
Selama pemeriksaan, tim KPK juga meninjau rekaman CCTV dan data digital yang dapat mengonfirmasi keberadaan pertemuan informal antara pejabat daerah, kontraktor, dan anggota keluarga pejabat. Meskipun hingga kini belum ditemukan bukti langsung yang mengaitkan Setyowati dengan aliran dana suap, penyidik tetap melanjutkan penyelidikan untuk memastikan tidak ada elemen lain yang terlewat.
Kasus ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam konteks politik Indonesia, terutama ketika anggota keluarga berada dalam posisi yang dapat memengaruhi keputusan publik. Sejumlah pakar etika publik menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat terkait konflik kepentingan dan deklarasi aset keluarga pejabat publik.
Dengan selesainya pemeriksaan saksi pada tahap ini, KPK kini akan melanjutkan analisis data keuangan dan melibatkan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperkuat temuan. Proses selanjutnya diperkirakan akan mencakup pemanggilan saksi tambahan, pengajuan tuntutan hukum kepada pihak yang terbukti bersalah, serta rekomendasi kebijakan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Kesimpulannya, pemeriksaan Setyowati Anggraini Saputro menandai langkah penting dalam upaya KPK menyingkap jaringan suap ijon proyek di Bekasi. Meskipun saksi mengklaim tidak terlibat secara finansial, proses investigasi masih jauh dari selesai. Pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat diharapkan dapat bersinergi untuk menegakkan keadilan, memperkuat transparansi, dan memastikan proyek infrastruktur dapat dilaksanakan tanpa intervensi korupsi.
