123Berita – 07 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan langkah selanjutnya setelah menggelar penggeledahan di kediaman dan kantor Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat milik Ketua DPRD, Ono Surono (ONS). Penggeledahan yang dilaksanakan pada pekan lalu menimbulkan spekulasi luas mengenai kemungkinan pemanggilan ONS dalam rangka penyidikan dugaan suap dalam proyek infrastruktur daerah.
Ono Surono, yang dikenal sebagai tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tingkat daerah, belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah selanjutnya KPK. Namun, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan pimpinan partai, ia menegaskan bahwa ia akan memberikan kerja sama penuh kepada lembaga anti‑korupsi, sambil menolak semua tuduhan yang belum terbukti.
Penggeledahan itu sendiri dipicu oleh laporan masyarakat dan temuan audit internal DPRD yang mengindikasikan adanya alokasi dana yang tidak transparan pada proyek pembangunan jalan tol dan fasilitas publik lainnya. Laporan tersebut mencatat adanya perbedaan signifikan antara anggaran yang disetujui dan realisasi pengeluaran, serta adanya transaksi keuangan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai.
Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi ujian bagi PDIP, terutama mengingat posisi strategis ONS yang memegang kendali atas alokasi anggaran daerah. “Jika terbukti ada keterlibatan ONS dalam praktik suap, konsekuensi politiknya bisa sangat besar, tidak hanya bagi dirinya pribadi, tetapi juga bagi citra partai di mata pemilih,” ujar seorang analis politik senior yang meminta namanya dirahasiakan.
Di sisi lain, KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam sebuah pernyataan resmi, KPK menyatakan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal dan semua pihak yang terlibat akan dipanggil untuk memberikan keterangan. “Kami berpegang pada asas transparansi dan akuntabilitas. Setiap bukti akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” bunyi kutipan dari pernyataan tersebut.
Penggeledahan ini juga menimbulkan reaksi dari warga Jawa Barat yang semakin mengkritisi kinerja DPRD. Kelompok masyarakat sipil mengadakan demonstrasi kecil di depan kantor DPRD, menuntut akuntabilitas penuh dari para pejabat publik. “Kami tidak ingin politik diputarbalikkan. Jika ada korupsi, harap diproses secara tegas,” ujar seorang aktivis yang mewakili sebuah LSM anti‑korupsi.
Selain ONS, nama beberapa pejabat lain yang terkait dengan proyek infrastruktur juga muncul dalam daftar saksi potensial KPK. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa saja yang akan dipanggil dalam rapat selanjutnya.
Kasus ini muncul di tengah momentum menjelang pemilihan kepala daerah tahun depan, yang diprediksi akan menjadi ajang kompetisi ketat antara partai-partai besar. Isu korupsi dan transparansi anggaran menjadi topik utama dalam debat publik, dan kasus ONS dapat menjadi faktor penentu dalam persepsi publik terhadap integritas pejabat publik.
Secara historis, KPK telah melakukan sejumlah operasi penggeledahan serupa yang berujung pada penangkapan dan pemidanaan pejabat tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Operasi tersebut biasanya diikuti dengan proses peradilan yang panjang, namun memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Berita tentang kemungkinan pemanggilan ONS juga menimbulkan diskusi di ruang parlemen nasional. Beberapa anggota DPR menyoroti perlunya revisi regulasi mengenai transparansi anggaran daerah, sementara yang lain menekankan pentingnya menjaga independensi KPK dalam menjalankan tugasnya.
Apapun hasil akhir penyidikan, kasus ini menegaskan kembali pentingnya pengawasan ketat terhadap alokasi dana publik. Masyarakat kini menuntut tidak hanya penindakan hukum, tetapi juga reformasi struktural yang dapat mencegah terulangnya praktik korupsi di masa mendatang.
Dengan tekanan yang terus meningkat, ONS diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengenai perannya dalam proyek-proyek yang menjadi sorotan. Keberhasilan KPK dalam menyelesaikan kasus ini akan menjadi indikator kuat tentang efektivitas lembaga anti‑korupsi dalam menegakkan keadilan, sekaligus memberi sinyal kepada publik bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan jabatan di Indonesia.
