123Berita – 09 April 2026 | Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mengeluarkan pernyataan publik terkait proses hukum yang melibatkan aktivis KontraS, Andrei Yunus. Dalam wawancara yang diberikan pada Senin (8 April 2026), Novel menekankan kekhawatirannya bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrei Yunus dapat diproses secara sekadar formalitas, tanpa mengupas tuntas fakta‑fakta penting yang telah terungkap.
Kasus tersebut bermula pada Agustus 2022, ketika Andrei Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia, menjadi korban penyiraman air keras di kediamannya di Jakarta Selatan. Insiden tersebut memicu sorotan luas, baik di media nasional maupun internasional, mengingat latar belakang Yunus yang dikenal kritis terhadap kebijakan keamanan dalam negeri. Penyelidikan awal mengidentifikasi beberapa tersangka, termasuk oknum aparat keamanan, namun proses peradilan selanjutnya dinilai melambat dan kurang transparan.
Novel Baswedan, yang pernah terlibat dalam penyelidikan kasus korupsi besar dan kini aktif dalam advokasi kebebasan berpendapat, menyatakan bahwa “kita tidak bisa membiarkan kasus ini berakhir hanya dengan putusan simbolis. Jika proses persidangan hanya menjadi formalitas, maka pesan yang terkirim kepada seluruh aktivis dan masyarakat adalah bahwa pelanggaran hak asasi dapat diabaikan.” Ia menambahkan bahwa integritas lembaga peradilan dan kepercayaan publik berada di ujung tanduk, mengingat sejumlah kasus serupa sebelumnya berakhir tanpa keadilan yang memadai.
Berbagai pihak menanggapi pernyataan Novel dengan beragam sikap. Sekelompok organisasi hak asasi manusia, termasuk KontraS, menilai bahwa tekanan politik dan intervensi aparat masih menjadi faktor penghambat penyelesaian kasus secara adil. Sementara itu, sejumlah ahli hukum menggarisbawahi pentingnya mekanisme perlindungan saksi dan korban, serta perlunya pengawasan independen terhadap proses persidangan. Dalam sebuah pertemuan tertutup, mereka mengusulkan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberi wewenang lebih untuk memantau jalannya persidangan.
- Pengungkapan fakta: Pengumpulan bukti video dan saksi mata yang belum dipertimbangkan secara menyeluruh.
- Independensi hakim: Penunjukan hakim yang memiliki rekam jejak independen diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan.
- Perlindungan saksi: Menjamin keamanan saksi yang bersedia memberikan keterangan kritis.
- Transparansi: Publikasi agenda sidang secara lengkap untuk meningkatkan akuntabilitas.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyatakan komitmen untuk menegakkan proses hukum yang adil. Dalam sebuah pernyataan resmi, kementerian menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang‑undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Namun, kritik terhadap kecepatan penyidikan tetap muncul, mengingat sudah lebih dari tiga tahun sejak insiden terjadi.
Reaksi publik di media sosial pun semakin menguat. Tagar #KeadilanUntukAndreiYunus menyebar luas, menandakan keprihatinan masyarakat terhadap potensi impunitas. Beberapa netizen menyoroti bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut satu individu, melainkan mencerminkan dinamika hubungan antara aparat keamanan dan gerakan sipil di Indonesia. Mereka menuntut agar proses persidangan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
Kesimpulannya, pernyataan Novel Baswedan menambah tekanan moral pada lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus Andrei Yunus dengan tuntas dan tidak setengah hati. Jika proses hukum berakhir sebagai “peradilan sekadar” tanpa menelusuri akar penyebab dan memberi keadilan kepada korban, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat tergerus lebih dalam. Oleh karena itu, pengawasan independen, transparansi agenda sidang, serta perlindungan saksi menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa kasus ini menjadi contoh penegakan hukum yang kuat, bukan sekadar simbolik.
