123Berita – 03 April 2026 | Tahlilan, ritual ziarah yang biasanya dilakukan pada hari ke-3, ke-7, ke-40, atau ke-100 setelah seseorang meninggal, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi keagamaan di banyak wilayah Indonesia. Praktik ini melibatkan pembacaan doa-doa tertentu, ayat-ayat Al-Qur’an, serta dzikir bersama, dengan tujuan memohonkan ampunan dan ketenangan bagi almarhum serta menenangkan hati keluarga. Meski populer, tahlilan kerap menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam rangka hukum Islam, terutama ketika dilihat melalui lensa empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, serta pandangan para ulama kontemporer.
Secara historis, tahlilan muncul dari tradisi sufi dan budaya lokal yang kemudian diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan. Di Indonesia, kegiatan ini biasanya dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz yang mengarahkan pembacaan dan memimpin dzikir. Namun, tidak semua mazhab memandang ritual tersebut dengan cara yang sama. Berikut ulasan komprehensif mengenai posisi masing‑masing mazhab terhadap tahlilan.
1. Mazhab Hanafi
Mahasiswa hukum Islam Mazhab Hanafi cenderung menekankan bahwa ibadah yang tidak memiliki dasar kuat dalam Al‑Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW harus dipertimbangkan secara kritis. Beberapa ulama Hanafi, seperti Imam Abu Hanifah, menekankan bahwa doa untuk almarhum dapat dilakukan kapan saja tanpa harus terikat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, tahlilan yang mengikat pada hari‑hari tertentu tidak dianggap sebagai kewajiban, melainkan sunnah muakkadah atau bahkan bid’ah bila tidak memiliki landasan yang jelas. Namun, karena tidak ada larangan tegas, praktik ini dapat dipraktikkan asalkan tidak mengandung unsur syirik atau memaksa orang lain.
2. Mazhab Maliki
Dalam Mazhab Maliki, penekanan diberikan pada praktik yang bersumber langsung dari Nabi dan para sahabat. Imam Malik menekankan pentingnya meniru perilaku Nabi dan tidak menambah ritual yang tidak ada dalam Sunnah. Oleh karena itu, mayoritas ulama Maliki menilai tahlilan sebagai bid’ah yang tidak memiliki dasar kuat. Mereka berpendapat bahwa doa untuk almarhum sudah cukup dilakukan dalam shalat jenazah, salat tasbih, atau doa pribadi tanpa perlu ritual khusus. Meski demikian, sebagian ulama Maliki yang lebih kontekstual mengakui bahwa tahlilan dapat dianggap sebagai bentuk pengingat kematian yang bermanfaat secara sosial, asalkan tidak menyimpang dari ajaran tauhid.
3. Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i menyeimbangkan antara tradisi dan teks. Imam Syafi’i menekankan bahwa doa untuk almarhum adalah sunnah, tetapi tidak menetapkan batasan waktu tertentu. Beberapa ulama Syafi’i, seperti Imam Nawawi, berpendapat bahwa mengadakan tahlilan pada hari‑hari tertentu merupakan praktik budaya yang boleh dilakukan asalkan tidak mengandung unsur syirik atau menambah beban agama. Oleh karena itu, tahlilan dapat diterima sebagai bentuk ibadah tambahan, bukan kewajiban, selama intiannya tetap pada doa dan memohon ampunan kepada Allah.
4. Mazhab Hanbali
Mazhab Hanbali, yang dikenal paling konservatif, menekankan bahwa semua ibadah harus bersumber langsung dari Al‑Qur’an, Hadis, atau ijma’ ulama. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak mencatat praktik tahlilan dalam sumbernya. Oleh karena itu, ulama Hanbali umumnya menilai tahlilan sebagai bid’ah, kecuali jika kegiatan tersebut tidak menambah amalan yang bertentangan dengan syariat dan hanya berupa doa bersama. Beberapa ulama Hanbali modern berargumen bahwa tahlilan dapat diterima bila dipandang sebagai bentuk dzikir kolektif yang tidak menambahkan unsur kepercayaan selain tauhid.
Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia
Di Indonesia, ulama terkemuka seperti KH. Yusuf Mansur, Habib Rizieq Shihab, dan M. Quraish Shihab memberikan penilaian yang beragam. KH. Yusuf Mansur menekankan bahwa tahlilan tidak bertentangan dengan syariat selama isinya berupa doa dan ayat Al‑Qur’an, serta tidak ada unsur takhayul. Habib Rizieq Shihab menilai praktik ini lebih kepada budaya lokal yang dapat selaras dengan Islam bila tidak menyalahi prinsip tauhid. Sementara M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa keutamaan utama adalah niat ikhlas dan tidak menambahkan ritual yang tidak memiliki dasar kuat.
Beberapa lembaga keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan tahlilan sebagai bentuk ibadah sosial, dengan catatan bahwa isinya harus bersumber pada Al‑Qur’an dan Hadis, serta tidak melanggar prinsip monoteisme. Fatwa tersebut menekankan pentingnya menghindari unsur khurafat, seperti mempercayai bahwa tahlilan dapat menghidupkan kembali almarhum atau menjamin masuk surga.
Implikasi Sosial dan Kultural
Di luar perspektif hukum, tahlilan memiliki peran sosial yang signifikan. Ia menjadi momen berkumpulnya keluarga, sahabat, serta tetangga untuk bersatu dalam doa, menguatkan jaringan sosial, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang berduka. Praktik ini juga menjadi sarana penyebaran nilai-nilai religius dan kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan mazhab, banyak komunitas memandang tahlilan sebagai tradisi yang memperkaya kehidupan religius mereka, selama tidak menyalahi prinsip dasar Islam.
Secara keseluruhan, empat mazhab utama Islam memberikan penilaian yang beragam terhadap tahlilan, mulai dari dianggap bid’ah hingga dapat diterima sebagai ibadah tambahan. Kunci utama yang ditekankan oleh mayoritas ulama adalah niat ikhlas, penggunaan doa yang bersumber pada Al‑Qur’an dan Hadis, serta menghindari unsur takhayul yang dapat menodai tauhid. Bagi umat Indonesia, pemahaman yang seimbang antara tradisi budaya dan ketentuan syariat dapat menjadikan tahlilan sebagai sarana memperkuat ikatan sosial sekaligus menjaga kesucian praktik keagamaan.
Dengan mengedepankan pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam serta menghormati keberagaman interpretasi mazhab, umat dapat melaksanakan tahlilan secara bijak, menjadikan ritual ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan sarana ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.
