123Berita – 04 April 2026 | Marks & Spencer (M&S), salah satu peritel terbesar di Britania Raya, kembali menegaskan keprihatinannya atas peningkatan kejahatan ritel yang dianggapnya semakin berani, terorganisir, dan agresif. Pada sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh eksekutif senior perusahaan, CEO M&S menyuarakan seruan tegas kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih keras dalam memerangi praktik pencurian, penipuan, dan perilaku abusif lainnya yang merugikan industri ritel serta merusak kepercayaan konsumen.
Seruan M&S menyoroti beberapa poin utama yang dianggap krusial untuk ditangani secara segera. Di antara poin‑poin tersebut adalah kebutuhan akan:
- Peningkatan hukuman bagi pelaku pencurian ritel yang terbukti bersifat terorganisir.
- Penerapan teknologi pengawasan yang lebih canggih di toko-toko, termasuk kamera beresolusi tinggi dan sistem deteksi otomatis.
- Peningkatan kerjasama antara sektor swasta, kepolisian, dan otoritas perizinan untuk memutus rantai pasokan barang curian.
- Penguatan peraturan terkait penyewaan ruang toko sementara (pop‑up) yang sering menjadi celah bagi pelaku kejahatan.
Selain itu, M&S menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menyediakan sumber daya tambahan bagi kepolisian, terutama di wilayah‑wilayah dengan tingkat kejahatan ritel tertinggi. Perusahaan menyoroti contoh kota-kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham, di mana insiden pencurian berkelompok semakin sering terjadi, sering kali melibatkan kelompok remaja yang berkoordinasi melalui media sosial.
Pernyataan tersebut juga mendapat sorotan dari Menteri Perdagangan, Kemi Badenoch, yang dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa pemerintah sudah menyadari situasi ini dan sedang meninjau kebijakan yang ada. Badenoch menegaskan bahwa keamanan toko adalah prioritas, sekaligus menolak tudingan bahwa kebijakan imigrasi atau regulasi tenaga kerja menjadi penyebab utama peningkatan kejahatan ritel. Ia menambahkan bahwa upaya penegakan hukum harus dipadukan dengan program pencegahan, termasuk pendidikan dan peluang kerja bagi pemuda yang rentan terjerumus ke dalam jaringan kriminal.
Berbagai media lain, termasuk BBC dan Financial Times, melaporkan bahwa tekanan dari M&S bukan sekadar tuntutan komersial, melainkan refleksi kekhawatiran yang lebih luas di kalangan peritel Inggris. Di samping M&S, jaringan supermarket lain dan toko pakaian mewah juga melaporkan peningkatan insiden pencurian terorganisir, yang sering melibatkan peralatan pencurian canggih seperti scanner barang palsu dan aplikasi pemalsuan kode QR. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, yang harus beradaptasi dengan teknik‑teknik kriminal modern.
Para ahli keamanan ritel menilai bahwa solusi jangka panjang memerlukan pendekatan holistik. Mereka menyarankan kombinasi antara peningkatan teknologi, regulasi yang lebih ketat, dan program sosial yang menargetkan penyebab dasar kejahatan, seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Beberapa rekomendasi yang diusulkan meliputi:
- Pembuatan pusat data nasional yang mengintegrasikan laporan kejahatan ritel dari semua peritel untuk analisis tren secara real‑time.
- Pengembangan program magang dan pelatihan kerja bagi remaja yang berisiko tinggi, bekerja sama dengan sektor swasta.
- Penerapan sanksi administratif terhadap pemilik properti yang mengabaikan keamanan toko penyewa mereka.
Kesimpulannya, seruan M&S untuk penindakan lebih keras terhadap kejahatan ritel menandai titik balik dalam perdebatan publik mengenai keamanan perdagangan di Inggris. Dengan tekanan yang terus meningkat dari sektor bisnis, pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk memperkuat kebijakan penegakan hukum sambil mengimplementasikan strategi pencegahan yang berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini akan menentukan tidak hanya kesehatan ekonomi ritel, tetapi juga rasa aman konsumen dan karyawan di seluruh negeri.
