123Berita – 04 April 2026 | Javad Zarif, mantan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, kembali muncul di panggung diplomatik internasional dengan mengusulkan rangkaian langkah konkret untuk menurunkan ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam sebuah pernyataan publik yang disampaikan kepada media internasional, Zarif menyoroti pentingnya dialog bilateral sebagai jalan keluar dari konflik yang telah meluas sejak serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Ia menekankan bahwa sebuah kesepakatan damai tidak hanya menguntungkan pihak-pihak utama, tetapi juga dapat meredakan tekanan geopolitik yang dirasakan oleh negara-negara di kawasan Teluk.
Usulan Zarif mencakup tiga pilar utama: pertama, penarikan pasukan Israel dari Gaza dan penghentian operasi militer yang dianggap melanggar hukum humaniter; kedua, pengakuan resmi oleh Amerika Serikat atas kepentingan keamanan Iran, khususnya terkait program nuklir sipil yang telah disepakati dalam perjanjian 2015; dan ketiga, pembentukan mekanisme pengawasan internasional yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan. Menurut Zarif, ketiga elemen tersebut dapat menciptakan dasar yang stabil untuk membangun kembali hubungan diplomatik yang telah terputus selama hampir satu dekade.
Rencana tersebut muncul di tengah tekanan yang meningkat terhadap pemerintahan Joe Biden, yang sejak awal tahun 2024 berupaya menyeimbangkan dukungan kuat terhadap Israel dengan keinginan untuk mengurangi beban ekonomi global akibat konflik yang memperparah krisis energi. Pihak Gedung Putih belum mengeluarkan respons resmi, namun beberapa pejabat senior diyakini sedang meninjau kemungkinan membuka jalur komunikasi kembali dengan Teheran, yang selama ini diwarnai sanksi ekonomi dan retorika keras.
Israel, di sisi lain, menolak keras segala bentuk negosiasi yang melibatkan Iran, mengingat Tehran dianggap sebagai musuh utama yang menyediakan dukungan logistik dan senjata kepada kelompok militan di wilayah Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan bahwa keamanan negara tidak dapat dikompromikan demi kesepakatan yang dinilai tidak mengikat secara teknis. Namun, di dalam negeri Israel terdapat perdebatan yang semakin intens mengenai dampak kemanusiaan dari operasi militer yang berlangsung, yang menimbulkan tekanan publik untuk mencari solusi politik.
Para analis politik menilai bahwa proposal Zarif berpotensi menjadi titik balik, meski tidak tanpa tantangan. Sejak penarikan kembali Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) pada 2018, Tehran telah mengembangkan program nuklirnya dengan tingkat yang lebih tinggi, menimbulkan kekhawatiran di Washington tentang proliferasi senjata. Zarif menegaskan bahwa Iran bersedia kembali ke meja perundingan asalkan ada jaminan keamanan yang memadai dan penghentian sanksi ekonomi yang memberatkan rakyat Iran.
Pengamat kebijakan luar negeri di universitas terkemuka menilai bahwa pendekatan bilateral yang diusulkan oleh Zarif dapat memicu proses multilateral yang melibatkan Uni Eropa dan negara-negara Teluk. Mereka menambahkan bahwa peran Qatar sebagai mediator potensial, yang selama ini menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel, dapat menjadi faktor penyeimbang yang penting. Selain itu, kehadiran organisasi internasional seperti PBB dapat memberikan legitimasi dan mekanisme verifikasi yang diperlukan.
Di luar arena diplomatik, reaksi masyarakat internasional pun beragam. Media Barat melaporkan bahwa usulan ini mendapat sambutan positif dari kalangan yang menginginkan penyelesaian damai, sementara media Timur Tengah menyoroti skeptisisme terhadap motif Iran yang dianggap ingin memperluas pengaruhnya di kawasan. Di dalam negeri Iran, publik tampak mendukung upaya Zarif sebagai langkah yang dapat mengurangi penderitaan ekonomi akibat sanksi, meskipun ada juga suara yang meragukan efektivitas dialog dengan Amerika Serikat.
Jika proposal ini berhasil diimplementasikan, dampaknya dapat dirasakan tidak hanya di wilayah Timur Tengah, tetapi juga pada pasar energi global. Pengurangan ketegangan akan berpotensi menstabilkan harga minyak, yang selama ini mengalami fluktuasi tinggi akibat ketidakpastian geopolitik. Selain itu, terciptanya iklim diplomatik yang lebih kondusif dapat membuka ruang bagi investasi asing di Iran, yang selama ini terhambat oleh pembatasan perdagangan internasional.
Meski masih berada pada tahap konseptual, usulan mantan Menteri Luar Negeri Iran ini menandai upaya serius untuk mengubah dinamika konflik yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan—termasuk pemerintah Amerika Serikat, Israel, serta negara-negara kawasan—untuk menempatkan kepentingan bersama di atas retorika politik. Dalam konteks ini, dialog yang inklusif dan berlandaskan pada prinsip hukum internasional menjadi kunci utama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
