123Berita – 05 April 2026 | Seorang kurir layanan pengantaran makanan baru-baru ini menimbulkan kegemparan publik setelah secara terbuka meminta Tunjangan Hari Raya (THR) langsung kepada pelanggan yang memesan makanan. Insiden tersebut terungkap melalui rekaman video yang beredar di media sosial, menimbulkan keprihatinan luas terkait profesionalisme tenaga kerja di industri food delivery.
Setelah menerima keluhan, perusahaan segera melakukan investigasi internal. Hasil penyelidikan mengonfirmasi bahwa kurir tersebut memang meminta THR secara pribadi kepada pelanggan, tindakan yang jelas melanggar kode etik dan standar operasional perusahaan. Sebagai konsekuensi, kurir tersebut dikenakan pemberhentian sementara sampai proses klarifikasi selesai.
Manajemen perusahaan menegaskan bahwa permintaan THR secara pribadi tidak dapat diterima karena dapat menurunkan kepercayaan konsumen serta mencoreng citra layanan. “Kami mengutamakan transparansi dalam semua transaksi. Setiap kompensasi atau tunjangan karyawan harus disalurkan melalui mekanisme resmi perusahaan,” ujar salah satu juru bicara dalam konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah insiden.
Selain sanksi administratif, perusahaan juga mengumumkan program pelatihan ulang bagi seluruh kurir yang terdaftar di platformnya. Program ini mencakup modul etika kerja, prosedur layanan pelanggan, serta kebijakan remunerasi yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memahami batasan peran mereka dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pelanggan.
Insiden ini menimbulkan diskusi luas di kalangan pekerja lepas (freelancer) dan konsumen tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di satu sisi, kurir mengklaim bahwa THR merupakan hak yang seharusnya mereka terima mengingat beban kerja yang meningkat selama musim libur. Di sisi lain, pelanggan berpendapat bahwa permintaan semacam itu menimbulkan tekanan dan mengganggu pengalaman berbelanja online.
Para ahli sumber daya manusia menilai bahwa fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem penggajian tenaga kerja lepas. “Banyak kurir mengandalkan pendapatan harian tanpa jaminan tetap. Ketika periode liburan tiba, mereka memang mengharapkan tambahan, namun cara menuntutnya harus sesuai prosedur perusahaan,” kata seorang konsultan HR yang tidak ingin disebutkan namanya.
Berbagai regulator perlindungan konsumen juga menanggapi kasus ini dengan serius. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan akan memantau praktik pembayaran tunjangan di sektor gig economy, termasuk layanan pengantaran makanan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Pengguna layanan pengantaran makanan di Jakarta dan sekitarnya melaporkan rasa tidak nyaman setelah menyaksikan video tersebut. Banyak yang mengungkapkan kekhawatiran akan kemungkinan terulangnya tindakan serupa, terutama pada saat menjelang hari raya. Sebagai respons, beberapa platform mengumumkan kebijakan tambahan, seperti pelaporan anonim untuk pelanggaran etika dan penambahan modul edukasi dalam aplikasi driver.
Kasus ini juga memberi pelajaran penting bagi perusahaan lain yang mengoperasikan model bisnis serupa. Kebutuhan untuk memperkuat mekanisme kontrol internal, serta memperjelas kebijakan remunerasi, menjadi sorotan utama. Dengan menegakkan standar yang ketat, perusahaan dapat melindungi reputasi mereka sekaligus menjaga kepuasan pelanggan.
Secara keseluruhan, insiden kurir yang meminta THR secara pribadi menyoroti tantangan yang dihadapi oleh industri pengantaran makanan dalam mengelola tenaga kerja lepas. Keseimbangan antara hak karyawan dan harapan konsumen harus dijaga melalui kebijakan yang adil, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat. Diharapkan langkah-langkah korektif yang diambil perusahaan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan food delivery.
