123Berita – 06 April 2026 | Jakarta, 6 April 2026 – Pusat komunikasi politik Rismon Sianipar memberikan pernyataan tegas menolak tuduhan bahwa mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menjadi dalang pendanaan kampanye bohong mengenai ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rismon, tuduhan tersebut merupakan produk kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk menyebarkan hoaks dan menodai reputasi tokoh politik terkemuka.
Penolakan tersebut disampaikan oleh juru bicara Rismon, Jahmada Girsang, dalam konferensi pers daring yang diadakan pada Senin (5/4). Girsang menegaskan bahwa tidak ada bukti konkret yang mengaitkan JK dengan aliran dana apapun yang terkait dengan isu ijazah Jokowi. “Kami telah memeriksa seluruh jejak finansial yang tersedia, dan tidak menemukan satu pun transaksi yang dapat menghubungkan JK dengan penyebaran informasi palsu ini,” ujar Girsang.
Sementara itu, rumor tentang ijazah Jokowi kembali mencuat setelah sejumlah postingan anonim di media sosial mengklaim bahwa Presiden sedang dipertanyakan keabsahan gelar akademiknya. Postingan tersebut kemudian menimbulkan gelombang perdebatan di kalangan netizen, dengan sebagian mengaitkan isu tersebut pada kelompok-kelompok politik tertentu yang konon ingin menggulingkan pemerintahan saat ini.
Rismon Sianipar, yang dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh di Sumatera Utara, sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia kini memimpin sebuah kelompok advokasi yang fokus pada penegakan integritas pejabat publik. Dalam pernyataannya, Girsang menambahkan bahwa Rismon menolak segala bentuk fitnah yang menjelekkan nama JK, yang selama ini dianggap sebagai figur moderat dan penyeimbang dalam dinamika politik Indonesia.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika nama JK dijadikan alat politik untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif,” tambah Girsang. “Jika ada pihak yang memang ingin menimbulkan kerusuhan melalui hoaks, kami siap melaporkan kepada otoritas yang berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).”
Pihak JK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Namun, dalam sebuah wawancara televisi pada bulan lalu, JK pernah menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional dan menolak segala bentuk fitnah yang dapat mengganggu stabilitas politik.
Sementara itu, tim riset lembaga survei Indikator Nasional melaporkan bahwa kepercayaan publik terhadap media sosial sebagai sumber berita utama menurun menjadi 42 persen pada kuartal pertama 2026, dibandingkan dengan 57 persen pada akhir 2025. Penurunan tersebut dipicu oleh meningkatnya kasus penyebaran informasi palsu yang menggunakan teknologi AI.
Para pakar keamanan siber menilai bahwa regulasi saat ini masih belum cukup kuat untuk menanggulangi penyebaran hoaks berbasis AI. “Kita membutuhkan kerangka hukum yang lebih adaptif, termasuk mekanisme verifikasi konten otomatis dan sanksi yang jelas bagi pelaku penyebaran disinformasi,” ujar Prof. Ahmad Fauzi, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Dalam konteks politik nasional, isu ijazah Jokowi kembali mengingatkan publik akan pentingnya verifikasi fakta sebelum menyebarkan berita. Sejumlah tokoh politik lain, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat literasi digital dan melindungi warganya dari manipulasi digital.
Kesimpulannya, pernyataan tegas dari kubu Rismon Sianipar menegaskan bahwa tuduhan JK mendanai isu ijazah Jokowi tidak berdasar dan merupakan hasil rekayasa AI. Penolakan ini sekaligus menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di platform digital. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga riset, dan platform media sosial menjadi kunci utama dalam memerangi hoaks berbasis teknologi yang semakin canggih.
