123Berita – 23 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 20 pejabat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama tiga hari kerja di kantor pusatnya di Surabaya. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan menyeluruh terkait dugaan praktik korupsi berupa pemerasan dana daerah, yang menimbulkan kegelisahan luas di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik.
Kasus ini bermula dari laporan internal dan pengaduan warga yang menuding sejumlah pejabat daerah melakukan tindakan pemerasan terhadap kontraktor lokal. Menurut penyelidikan awal, dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dialihkan secara tidak sah melalui perjanjian yang tidak transparan, mengakibatkan kerugian material yang signifikan bagi anggaran daerah.
Selama tiga hari pemeriksaan, KPK Tulungagung memanggil para tersangka ke kantor penyelidikan di Surabaya. Pemeriksaan meliputi sesi interogasi, pemeriksaan dokumen keuangan, serta penelusuran alur perintah yang mengarah pada praktik korupsi. Para pejabat diminta memberikan keterangan terkait peran masing-masing dalam proses pengadaan dan penyaluran dana, serta hubungan mereka dengan pihak-pihak yang terlibat.
- Hari pertama: Pemanggilan dan interogasi awal terhadap 12 pejabat senior, termasuk kepala bidang keuangan dan sekretaris daerah.
- Hari kedua: Penyampaian bukti dokumen, rekaman percakapan, dan analisis alur uang yang mengalir ke rekening pribadi.
- Hari ketiga: Penutupan penyelidikan tahap awal dan penetapan dakwaan preliminer sebelum proses peradilan dimulai.
Para pejabat yang diperiksa mencakup posisi strategis, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Daerah, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Penahanan ini menandai langkah tegas KPK dalam menindak jaringan korupsi yang melibatkan tingkat pemerintahan lokal.
Pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan respons resmi dengan menyatakan bahwa mereka akan mendukung proses hukum dan menegaskan komitmen terhadap transparansi. Bupati Tulungagung, H. Joko Widodo, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan yang melibatkan rekan-rekannya, namun menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang.
Penangkapan 20 pejabat tersebut menimbulkan dampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah. Masyarakat menuntut akuntabilitas yang lebih besar, sementara organisasi anti‑korupsi menilai tindakan KPK sebagai contoh penegakan hukum yang konsisten. Di sisi lain, para pejabat yang ditahan mengajukan hak mereka untuk pembelaan hukum, menandakan proses peradilan yang akan berjalan dalam beberapa minggu mendatang.
Secara keseluruhan, penyelidikan ini menegaskan kembali komitmen KPK dalam memerangi korupsi di tingkat daerah. Dengan menyoroti praktik pemerasan yang merugikan publik, KPK Tulungagung berupaya memperkuat integritas sistem pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan warga terhadap penggunaan anggaran daerah secara sah dan adil.
