123Berita – 21 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap beberapa staf Persatuan Bulan Sabit Nasional (PBNU) setelah mereka tidak memenuhi panggilan resmi. Keputusan ini muncul sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan alokasi kuota dan penyelewengan dana organisasi keagamaan.
Awal pekan ini, KPK mengirimkan surat panggilan kepada tujuh orang staf PBNU yang diduga memiliki peran penting dalam proses pemberian kuota. Namun, sebagian besar yang dipanggil tidak hadir atau tidak memberikan respons yang memadai, memaksa penyidik untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan.
Direktur Eksekutif KPK, Zulkarnain, menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap panggilan resmi tidak dapat ditoleransi. “Kami berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap institusi keagamaan bila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Berikut rangkaian kronologis yang disusun KPK:
- Juli 2022: Pengajuan alokasi dana kuota oleh PBNU.
- Agustus 2022: Penyerahan dokumen keuangan yang dipertanyakan ke auditor internal.
- September 2022: Penemuan selisih anggaran sebesar Rp 3,5 miliar.
- November 2022: KPK menerima laporan masyarakat tentang potensi korupsi.
- Januari 2023: Surat panggilan pertama kepada staf PBNU.
- Maret 2023: Penjadwalan ulang pemeriksaan setelah tidak ada respons.
Staf PBNU yang dipanggil antara lain Sekretaris Jenderal, Kepala Bidang Keuangan, dan beberapa pejabat administratif lainnya. Masing-masing diharapkan memberikan penjelasan terkait alur alokasi kuota, prosedur verifikasi, serta bukti transfer dana.
Pihak PBNU melalui Ketua Umum, KH. Ma’ruf Amin, menanggapi bahwa organisasi tidak mengabaikan proses hukum. “Kami akan memberikan kerjasama penuh, namun kami juga meminta agar proses penyidikan dilakukan secara objektif dan tidak memicu persepsi politisasi,” katanya.
Para ahli hukum menilai bahwa penjadwalan ulang tidak menurunkan bobot kasus, melainkan memberi kesempatan bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti tambahan. “Kepatuhan terhadap panggilan penyidik adalah elemen krusial dalam proses peradilan,” ujar Prof. Andi Wijaya, pakar hukum tata negara.
Di sisi lain, aktivis anti-korupsi menyoroti pentingnya transparansi dalam lembaga keagamaan. “Kasus ini menegaskan bahwa tidak ada institusi yang kebal dari pengawasan,” ujar Lela Sari, koordinator Lembaga Transparansi Indonesia.
Jika staf PBNU tidak mematuhi panggilan berikutnya, KPK berhak mengeluarkan surat perintah penahanan. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.
Selain itu, KPK berjanji akan memperluas investigasi ke jaringan eksternal yang mungkin terhubung dengan alokasi kuota, termasuk perusahaan konsultan dan donor yang terlibat dalam proyek tersebut.
Pengawasan internal PBNU juga akan ditingkatkan. Sekretaris Jenderal PBNU mengumumkan pembentukan tim audit independen untuk meninjau kembali seluruh proses keuangan sejak tahun 2021.
Kasus ini menambah deretan penyelidikan KPK terhadap organisasi keagamaan lain yang sebelumnya terlibat dalam dugaan penyalahgunaan dana, seperti Lembaga Dakwah Islamiyah (LDI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Reaksi publik di media sosial beragam. Sebagian pengguna menyambut tegasnya langkah KPK, sementara yang lain menilai proses ini dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga.
Para politisi dari partai-partai utama juga memberikan komentar. Menteri Agama, Yaqut Cholil, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelidikan, namun menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar umat beragama.
Selanjutnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan ulang pada tanggal 15 Mei 2024. Staf yang dipanggil diharapkan hadir bersama dokumen pendukung lengkap.
Keberhasilan penyidikan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menegakkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di masa depan.
Dengan penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, KPK bertekad menyelesaikan kasus ini secepat mungkin, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa korupsi tidak akan dibiarkan merusak kepercayaan publik.
