123Berita – 08 April 2026 | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa proses pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB masih berada pada tahap kajian ulang. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa KPK belum mengeluarkan surat panggilan resmi kepada Ridwan Kamil, meski nama mantan pejabat tersebut telah muncul dalam rangkaian dokumen investigasi.
Kasus yang tengah menjadi sorotan publik ini berawal dari temuan indikasi penyimpangan dalam proses lelang iklan yang dilakukan Bank BJB pada tahun 2022. Menurut dokumen internal bank, sejumlah iklan yang seharusnya dibeli melalui mekanisme lelang terbuka justru dialokasikan kepada vendor tertentu dengan harga yang jauh di atas pasar. Dugaan korupsi muncul ketika sejumlah pejabat Kementerian Keuangan dan jajaran bank dituding menerima gratifikasi atas penunjukan vendor tersebut.
Ridwan Kamil, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode 2018‑2023, pernah menjadi bagian dari dewan pengawas strategis Bank BJB. Pada masa itu, ia terlibat dalam penyusunan kebijakan promosi dan branding bank, termasuk keputusan terkait penempatan iklan. Karena kedudukan tersebut, namanya masuk dalam daftar narasumber yang kemungkinan memiliki informasi relevan tentang mekanisme pengadaan iklan.
Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Senin, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa tim penyidik KPK sedang menelaah kembali seluruh berkas terkait sebelum memutuskan apakah Ridwan Kamil perlu dipanggil untuk memberikan keterangan. “Kami masih menilai kelayakan panggilan berdasarkan bukti yang ada. Proses ini memerlukan verifikasi yang cermat agar tidak menimbulkan kesan prematur,” ujarnya.
Pejabat kantor Ridwan Kamil menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa mantan gubernur tidak pernah terlibat dalam tindakan korupsi apapun. “Kami siap membantu proses hukum apa pun dengan memberikan data yang transparan dan akurat. Namun, sampai kini belum ada surat resmi yang kami terima dari KPK,” kata juru bicara kantor gubernur tersebut.
Jika KPK akhirnya memutuskan untuk memanggil Ridwan Kamil, konsekuensinya dapat berdampak signifikan pada citra politiknya, mengingat popularitasnya yang tinggi di kalangan pemilih Jawa Barat. Secara hukum, pemanggilan tidak serta merta berarti adanya tuduhan formal, melainkan bagian dari upaya pengumpulan fakta. Namun, publikasi panggilan tersebut dapat menimbulkan spekulasi luas mengenai keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus korupsi.
- Pengadaan iklan BJB: prosedur lelang dipertanyakan.
- Peran Ridwan Kamil: anggota dewan pengawas strategis pada masa kejadian.
- Status pemanggilan: masih dalam kajian, belum ada surat resmi.
- Reaksi pihak terkait: kantor Ridwan Kamil menegaskan kesiapan kooperatif.
- Implikasi hukum: pemanggilan bukan tuduhan, melainkan langkah investigatif.
Para ahli hukum menilai bahwa KPK harus memastikan bahwa semua bukti terdokumentasi dengan jelas sebelum mengeluarkan panggilan. “Kejelasan dalam proses penyelidikan penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari tuduhan politis yang tidak berdasar,” ujar seorang analis kebijakan publik. Mereka juga menekankan perlunya transparansi dalam proses pemeriksaan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa penyelidikan dijalankan secara selektif.
Secara keseluruhan, situasi ini memperlihatkan dinamika antara lembaga antikorupsi dan tokoh politik tingkat tinggi. KPK berupaya menyeimbangkan antara kecepatan penyelidikan dan keakuratan data, sementara Ridwan Kamil berusaha menjaga reputasi yang telah dibangun selama bertahun‑tahun di panggung politik. Pengembangan kasus ini akan terus dipantau oleh publik dan media, menunggu keputusan akhir mengenai apakah mantan gubernur tersebut akan dipanggil untuk memberikan keterangan resmi.
