123Berita – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dinamika pemberantasan korupsi di tingkat daerah setelah petugasnya melakukan pemeriksaan terhadap Setyowati, istri mantan Bupati Bekasi, Ono Surono. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran pada sejumlah proyek pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Setyowati dipanggil ke Kantor KPK pada hari Senin, namun pihak KPK belum mengungkapkan secara rinci materi apa saja yang akan digali selama proses pemeriksaan. Menurut informasi yang beredar, fokus utama penyelidikan terletak pada alokasi dana proyek infrastruktur yang diklaim melampaui kebutuhan teknis dan administratif, serta dugaan adanya intervensi politik dalam penunjukan kontraktor.
Ono Surono, yang menjabat sebagai Bupati Bekasi pada periode 2018-2023, sempat menjadi sorotan publik karena beberapa kebijakan kontroversial terkait pembangunan jalan tol dan pasar tradisional. Meskipun belum ada tuduhan resmi yang ditujukan langsung kepadanya, peran istrinya dalam mengelola keuangan keluarga dan potensi keterlibatan dalam jaringan pengadaan barang dan jasa menjadi alasan utama KPK memanggil Setyowati.
Pengungkapan selanjutnya diharapkan dapat menguak apakah terdapat praktik gratifikasi, manipulasi tender, atau penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. KPK menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya menitikberatkan pada peran Setyowati sebagai istri, melainkan juga pada jaringan luas yang terlibat, termasuk pejabat daerah, konsultan, dan perusahaan kontraktor.
Reaksi dari kalangan politik lokal menunjukkan adanya perpecahan pendapat. Beberapa tokoh partai menilai pemeriksaan ini sebagai upaya yang tepat untuk menegakkan akuntabilitas, sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah politis yang dapat memengaruhi citra pemerintah daerah menjelang pemilihan serentak 2024. “Jika terbukti ada penyimpangan, maka semua pihak harus bertanggung jawab, tidak peduli jabatan atau status keluarga,” ujar seorang anggota DPRD Bekasi yang tidak disebutkan namanya.
Sementara itu, keluarga Setyowati melalui juru bicaranya menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa istri mantan bupati tersebut tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan keuangan proyek pemerintah. “Kami siap bekerja sama dengan KPK, namun kami berharap proses penyelidikan berlangsung transparan dan tidak didorong oleh kepentingan politik,” kata juru bicara tersebut.
KPK menambahkan bahwa prosedur pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang‑undangan, termasuk hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Pihak kepolisian belum terlibat secara langsung dalam kasus ini, sehingga semua langkah investigasi masih berada di bawah wewenang KPK.
Kasus ini juga mengingatkan publik akan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap alokasi dana publik, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang memakan biaya besar. Sejumlah LSM anti‑korupsi mengusulkan pembentukan mekanisme monitoring berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang kecurangan.
Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan komitmennya untuk berkooperasi penuh dengan KPK dan memastikan semua proses audit internal berjalan lancar. “Kami bertekad menegakkan tata kelola keuangan yang bersih, serta menindak tegas setiap indikasi penyimpangan,” ujar Kepala Seksi Anggaran Dinas Keuangan Kabupaten Bekasi.
Jika hasil penyelidikan mengindikasikan adanya pelanggaran hukum, maka kemungkinan besar akan diikuti dengan penuntutan di pengadilan. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi mengenai potensi sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada Setyowati atau pihak terkait lainnya.
Kasus ini menambah daftar panjang penyelidikan KPK yang menargetkan pejabat daerah dan lingkaran terdekatnya. Dengan meningkatnya tekanan publik untuk memberantas korupsi, diharapkan proses ini dapat memberikan contoh konkret bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan jabatan, baik secara langsung maupun melalui jaringan keluarga.
Secara keseluruhan, pemeriksaan terhadap Setyowati mencerminkan komitmen KPK dalam memperluas jangkauan penyelidikan hingga pada pihak-pihak yang berada di balik layar keputusan-keputusan strategis. Masyarakat menantikan hasil akhir yang dapat menegaskan integritas lembaga pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
