123Berita – 10 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Khairul Umam, yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Her, pemilik jaringan rokok Madura. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, khususnya terkait mekanisme pengurusan cukai rokok.
Haji Her, seorang pengusaha rokok yang telah lama beroperasi di pasar tradisional Madura, diketahui memiliki jaringan distribusi yang luas. Bisnisnya tidak hanya meliputi produksi, tetapi juga distribusi ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, terungkap adanya indikasi bahwa proses pengurusan cukai rokok pada perusahaan miliknya tidak mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
KPK mengungkapkan bahwa fokus utama penyelidikan adalah menelusuri alur dana dan dokumen yang terkait dengan pembayaran cukai. Tim penyidik menyoroti adanya potensi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, serta kemungkinan kolusi antara pihak internal bea cukai dengan pengusaha rokok. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Berikut rangkaian langkah yang diambil KPK dalam pemeriksaan ini:
- Pengumpulan dokumen resmi berupa surat izin, faktur, dan bukti pembayaran cukai dari perusahaan Haji Her.
- Wawancara dengan saksi internal Direktorat Jenderal Bea Cukai yang terlibat dalam proses verifikasi cukai.
- Pemeriksaan keuangan perusahaan untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan.
- Audit silang dengan data transaksi distribusi rokok di wilayah Madura dan sekitarnya.
Dalam pernyataannya, Haji Her menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa semua dokumen yang dimiliki sudah lengkap dan siap diajukan untuk verifikasi lebih lanjut. Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai belum memberikan komentar resmi terkait dugaan manipulasi proses cukai.
Kasus ini menambah panjang daftar penyelidikan KPK terhadap sektor industri tembakau, yang selama ini menjadi sorotan karena potensi besar kerugian negara akibat penggelapan cukai. Menurut data Kementerian Keuangan, nilai cukai rokok mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sehingga setiap kebocoran atau penyalahgunaan dapat berimplikasi signifikan terhadap penerimaan negara.
Pengawasan terhadap industri rokok memang menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam upaya menekan konsumsi tembakau dan meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap praktik korupsi di sektor ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.
Jika penyelidikan KPK menghasilkan bukti kuat, langkah selanjutnya adalah penyusunan berkas penuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, KPK berencana melakukan koordinasi dengan Komisi III DPR yang membidangi keuangan dan perpajakan untuk menindaklanjuti temuan dan memperkuat regulasi pengurusan cukai.
Kasus Haji Her ini juga memicu diskusi di kalangan praktisi hukum dan pengamat ekonomi tentang transparansi dalam proses pengurusan cukai serta perlunya sistem digital yang lebih terintegrasi antara bea cukai dan pelaku usaha. Beberapa pakar berpendapat bahwa digitalisasi proses deklarasi dan pembayaran cukai dapat meminimalisir peluang manipulasi data.
Secara keseluruhan, pemeriksaan KPK terhadap bos rokok Madura ini mencerminkan tekad institusi anti‑korupsi untuk menegakkan keadilan dan menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Masyarakat menantikan hasil akhir penyelidikan, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Dengan adanya proses pemeriksaan yang transparan, diharapkan tidak hanya Haji Her yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di lingkup bea cukai. Langkah ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pelaku industri lain untuk lebih patuh pada regulasi dan menghindari praktik kecurangan yang dapat merugikan negara.
