123Berita – 07 April 2026 | Komisi Digital (Komdigi) kembali menegaskan perannya sebagai pengawas utama ekosistem digital Indonesia dengan menyiapkan rangkaian pertanyaan kritis kepada dua raksasa teknologi global, Google dan Meta. Kedua perusahaan tersebut diminta menjawab total 58 pertanyaan—29 pertanyaan masing-masing—sebagai bagian dari upaya klarifikasi atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler (PP Tunas).
Langkah ini muncul setelah sejumlah laporan publik dan temuan awal yang menunjukkan kemungkinan adanya praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan PP Tunas, khususnya mengenai persyaratan penyimpanan data, transparansi layanan, dan kepatuhan terhadap standar keamanan siber. Komdigi, yang dibentuk pada tahun 2022 dengan mandat memperkuat regulasi digital, memandang tindakan ini sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan konsumen serta memastikan persaingan yang sehat di pasar digital.
Berikut rangkuman utama dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:
- Data Lokalitas: Apakah Google dan Meta telah memindahkan semua data pengguna Indonesia ke server lokal sesuai dengan ketentuan PP Tunas? Jika belum, apa rencana konkret untuk memenuhinya?
- Transparansi Iklan: Bagaimana perusahaan menjamin bahwa iklan yang ditayangkan di platform mereka tidak melanggar aturan tentang iklan politik dan komersial yang dilarang?
- Keamanan Siber: Langkah-langkah apa yang diimplementasikan untuk mencegah kebocoran data pribadi dan serangan siber, terutama pada layanan cloud dan media sosial?
- Pengelolaan Konten: Bagaimana prosedur internal dalam menanggapi laporan konten ilegal atau disinformasi yang melanggar UU ITE?
- Kerjasama dengan Pemerintah: Sejauh mana perusahaan berkoordinasi dengan otoritas regulator Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam rangka audit dan pelaporan rutin?
Komdigi menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyasar inti kepatuhan yang dapat berdampak pada lisensi operasional perusahaan di Indonesia. “Kami mengharapkan jawaban yang komprehensif, terukur, dan berbasis data dalam waktu yang telah ditetapkan,” ujar Ketua Komdigi, Budi Santosa, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (8 April 2026).
Respons awal dari kedua perusahaan menunjukkan sikap kooperatif namun meminta waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen pendukung. Juru bicara Google, Maya Rahayu, menyampaikan, “Kami berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi nasional dan sedang melakukan review internal untuk memastikan bahwa semua persyaratan PP Tunas terpenuhi secara penuh.” Sementara itu, perwakilan Meta, Andi Prasetyo, menambahkan, “Kami menghargai dialog konstruktif dengan regulator dan akan memberikan klarifikasi yang diperlukan dalam kerangka waktu yang wajar.”
Para pakar hukum dan teknologi memberikan pandangan beragam mengenai potensi implikasi dari proses ini. Prof. Dr. Siti Nurhaliza, pakar hukum siber dari Universitas Indonesia, menilai bahwa “Jika Google atau Meta gagal memberikan jawaban memuaskan, Komdigi memiliki wewenang untuk merekomendasikan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasi atau denda berat sesuai PP Tunas.” Di sisi lain, analis pasar digital, Rina Kurniawan, menyoroti bahwa kepastian regulasi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia sebagai hub digital regional.
Kasus ini juga menyoroti tantangan regulasi pada era platform global. PP Tunas, yang diundangkan pada tahun 2022, menuntut agar semua penyedia layanan digital menyimpan data pengguna secara domestik, menjaga integritas data, serta mematuhi standar keamanan yang ketat. Meskipun regulasi tersebut bertujuan melindungi kedaulatan digital, implementasinya sering kali menemui hambatan teknis dan biaya operasional yang signifikan bagi perusahaan multinasional.
Dalam konteks persaingan, langkah Komdigi dapat memberikan sinyal kepada perusahaan teknologi lokal bahwa kepatuhan regulasi tidak dapat diabaikan. Hal ini membuka peluang bagi pemain domestik yang sudah lebih familiar dengan kerangka hukum Indonesia untuk memperluas pangsa pasar mereka.
Selanjutnya, Komdigi berencana mengadakan rapat publik dengan perwakilan industri, akademisi, dan LSM pada akhir bulan ini untuk membahas temuan awal serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan blueprint regulasi yang lebih jelas, khususnya dalam hal definisi data lokal, mekanisme audit, dan sanksi yang proporsional.
Dengan proses klarifikasi yang tengah berjalan, perhatian utama publik kini tertuju pada jawaban konkret yang akan diberikan oleh Google dan Meta. Keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menanggapi pertanyaan Komdigi tidak hanya akan memengaruhi operasional di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi negara lain yang tengah memperkuat regulasi digital mereka.
Kesimpulannya, langkah Komdigi menandai fase penting dalam penegakan regulasi digital Indonesia. Dialog terbuka antara regulator dan perusahaan teknologi global menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Kedepannya, transparansi, kepatuhan, dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi PP Tunas serta perlindungan data warga negara Indonesia.
