123Berita – 07 April 2026 | JAYAWIJAYA, Papua – Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letnan Kolonel (Letkol) Budi Santoso, menegaskan pentingnya peran organisasi wanita dalam memperkuat kerukunan beragama di wilayah pegunungan Papua. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri perwakilan lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi perempuan setempat.
Dalam sambutannya, Letkol Budi menekankan bahwa keberagaman keyakinan di Papua Pegunungan menuntut upaya kolaboratif untuk menjaga stabilitas dan persatuan. “Kita berada di daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan agama. Oleh karena itu, peran wanita sebagai agen perubahan sosial sangat krusial untuk memupuk rasa saling menghormati dan toleransi antarumat beragama,” ujarnya.
Permintaan resmi Kodim tersebut tidak muncul begitu saja. Selama beberapa tahun terakhir, wilayah pegunungan Papua mengalami dinamika sosial yang kompleks, termasuk ketegangan antar kelompok agama yang kadang berujung pada konflik berskala kecil. Meskipun sebagian besar konflik dapat diatasi melalui dialog, potensi eskalasi tetap menjadi perhatian utama militer dan pemerintah daerah.
Organisasi wanita, baik yang berbasis keagamaan maupun non‑keagamaan, telah terbukti efektif dalam menggerakkan program sosial, pendidikan, serta kesehatan. Pengalaman mereka dalam mengelola kelompok komunitas memberikan fondasi yang kuat untuk menjadi jembatan dialog antar umat beragama. Letkol Budi mengajak mereka untuk mengoptimalkan jaringan tersebut, khususnya dalam:
- Menyelenggarakan dialog lintas iman secara rutin di tingkat desa dan kecamatan.
- Menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur keagamaan.
- Menjalin program bersama antara lembaga keagamaan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai toleransi.
- Menggerakkan kegiatan sosial berbasis keagamaan yang melibatkan semua lapisan masyarakat, seperti bakti sosial, beasiswa, dan bantuan kemanusiaan.
Penguatan peran tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di Papua Pegunungan. Menurut data Badan Penanggulangan Konflik Sosial (BPNS), wilayah yang memiliki jaringan organisasi wanita yang aktif menunjukkan penurunan signifikan dalam insiden konflik beragama selama lima tahun terakhir.
Selain itu, Kodim 1702/Jayawijaya menyiapkan beberapa inisiatif pendukung. Salah satunya adalah pelatihan kepemimpinan dan mediasi bagi anggota organisasi wanita yang dipilih. Pelatihan ini melibatkan pakar psikologi komunitas, tokoh agama, dan perwira militer yang memiliki pengalaman dalam penanganan konflik. Tujuannya adalah membekali peserta dengan keterampilan negosiasi, penyelesaian sengketa, serta pemahaman hak asasi manusia.
Letkol Budi juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan elemen sipil. “Keamanan bukan hanya tugas TNI atau Polri. Masyarakat, terutama wanita, memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi konflik sejak dini dan meredamnya sebelum berkembang,” tambahnya.
Berbagai organisasi wanita, termasuk Persatuan Wanita Muslim Indonesia (PWWMI), Lembaga Kesejahteraan Wanita (LKW) Papua, dan komunitas perempuan Kristen, menyambut baik ajakan tersebut. Ketua PWWMI Papua, Siti Mariah, menyatakan kesiapan anggotanya untuk berkolaborasi. “Kami siap menjadi ujung tombak dalam mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati antar umat beragama,” kata Siti.
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Bupati Jayawijaya, Dr. Arif Wibowo, menegaskan komitmen untuk mendukung inisiatif ini melalui alokasi anggaran khusus bagi program kerukunan beragama. “Pembangunan wilayah tidak dapat dipisahkan dari kedamaian. Oleh karena itu, pemerintah akan memfasilitasi kerja sama antara militer, organisasi wanita, dan lembaga keagamaan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Pendekatan multidimensi ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan peran perempuan dalam perdamaian (Women, Peace and Security). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses mediasi dan rekonsiliasi, khususnya di daerah rawan konflik.
Keberhasilan program ini akan diukur melalui indikator-indikator konkret, antara lain penurunan angka konflik beragama, peningkatan partisipasi wanita dalam forum dialog, serta jumlah program sosial lintas agama yang berhasil dilaksanakan. Kodim 1702/Jayawijaya berkomitmen melakukan evaluasi berkala dan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pertahanan serta Pemerintah Provinsi Papua.
Secara keseluruhan, ajakan Kodim Jayawijaya kepada organisasi wanita mencerminkan strategi keamanan yang lebih humanis dan berbasis masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi perempuan sebagai agen perdamaian, diharapkan Papua Pegunungan dapat menikmati stabilitas jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta terciptanya rasa kebersamaan antar semua lapisan masyarakat.
Upaya kolaboratif ini menegaskan kembali bahwa keamanan dan kerukunan beragama bukan semata-mata tanggung jawab aparat keamanan, melainkan sebuah tugas bersama yang memerlukan peran aktif seluruh elemen, terutama perempuan, dalam membangun masa depan yang harmonis.
