123Berita – 06 April 2026 | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi lokal. Sinergi ini difokuskan pada dua pilar utama: legalisasi badan hukum koperasi serta pendaftaran merek kolektif, yang keduanya menjadi prasyarat penting bagi koperasi untuk menarik investasi dan memperluas pasar.
Pertemuan yang digelar pada awal pekan ini di kantor Kemenkumham Malut dihadiri oleh pejabat kementerian, perwakilan Asosiasi Koperasi Merah Putih, serta para ketua koperasi anggota. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Malut menegaskan komitmen kementerian untuk memberikan pendampingan hukum yang menyeluruh, mulai dari proses pendirian badan hukum hingga perlindungan kekayaan intelektual melalui merek kolektif.
Legalitas badan hukum menjadi titik tolak penting karena tanpa status resmi, koperasi tidak dapat membuka rekening bank atas nama koperasi, mengajukan kredit, atau menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. Tim hukum Kemenkumham menjelaskan prosedur pendaftaran yang meliputi penyusunan akta pendirian, verifikasi dokumen kepemilikan aset, dan pelaporan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Seluruh proses tersebut dijadwalkan selesai dalam tiga bulan ke depan bagi seluruh anggota Asosiasi.
Selanjutnya, pendaftaran merek kolektif dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi identitas produk dan jasa koperasi. Merek kolektif memungkinkan anggota koperasi menampilkan logo “Merah Putih” secara bersamaan, menambah nilai jual dan memudahkan konsumen mengenali asal produk. Kemenkumham menyediakan bimbingan teknis dalam penyusunan klasifikasi barang dan jasa, serta pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Tak hanya bantuan administratif, Kemenkumham juga menyiapkan serangkaian pelatihan bagi pengurus koperasi. Materi yang dibahas meliputi manajemen keuangan berbasis hukum, tata kelola koperasi yang transparan, serta strategi pemasaran yang memanfaatkan merek kolektif. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, sehingga mereka lebih siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.
Para pengurus koperasi menyambut inisiatif ini dengan antusias. Salah satu ketua koperasi, Bapak Ahmad Sulaiman, menyatakan bahwa proses legalisasi selama ini menjadi kendala utama dalam mengakses pembiayaan. “Dengan dukungan Kemenkumham, kami kini memiliki jalur yang jelas untuk menjadi badan hukum yang diakui negara,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa merek kolektif akan memperkuat citra produk lokal, khususnya hasil perikanan dan kerajinan tangan yang menjadi andalan Ternate.
Implikasi ekonomi dari program ini diproyeksikan dapat meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Analisis awal menunjukkan potensi peningkatan nilai produksi koperasi sebesar 20-30 persen dalam dua tahun ke depan, seiring dengan terbukanya akses permodalan dan pasar yang lebih luas. Investasi swasta pun diperkirakan akan mengalir lebih banyak setelah koperasi memperoleh status hukum yang jelas dan merek yang terlindungi.
Selain manfaat ekonomi, program ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola hukum di wilayah Maluku Utara secara umum. Dengan semakin banyak entitas ekonomi yang beroperasi secara legal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan diharapkan meningkat, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kemenkumham menegaskan bahwa dukungan ini bersifat berkelanjutan, dengan monitoring berkala untuk memastikan koperasi tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat.
Secara keseluruhan, sinergi antara Kemenkumham Malut dan Asosiasi Koperasi Merah Putih Kota Ternate menandai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pendekatan hukum yang terintegrasi. Upaya legalisasi badan hukum dan pendaftaran merek kolektif tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri para pelaku usaha koperasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. Dengan fondasi hukum yang kuat, koperasi Merah Putih siap berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara.
