123Berita – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menurunkan pasukan Praja IPDN ke Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Penempatan tim ini difokuskan pada pembersihan sisa-sisa lumpur yang menumpuk di pemukiman warga serta pemulihan situs bersejarah Istana Benua Raja, yang sempat terdampak oleh banjir bandang dan tanah longsor akhir tahun lalu.
Praja IPDN, yang merupakan satuan khusus lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dikenal memiliki keahlian dalam penanggulangan bencana, pengelolaan logistik, serta rehabilitasi infrastruktur. Kali ini, sebanyak tiga kontingen yang masing-masing berisi 150 personel dikerahkan, dilengkapi dengan peralatan berat seperti pompa air, excavator, serta truk pengangkut material. Penugasan ini dimulai pada Senin pagi, dengan koordinasi intensif bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten.
Salah satu fokus penting adalah pemulihan Istana Benua Raja, sebuah situs bersejarah yang menjadi simbol kebudayaan Aceh. Istana tersebut, yang dibangun pada abad ke-18 oleh Kesultanan Aceh, sempat hampir rusak total akibat aliran lumpur yang menggenangi halaman utama. Tim konservasi yang dibantu oleh Praja IPDN melakukan pembersihan detail, mengangkat material lumpur yang menempel pada struktur batu, serta melakukan penilaian kerusakan struktural. Seluruh proses dilakukan dengan hati‑hati untuk menjaga integritas arsitektur asli, sambil menyiapkan rencana perbaikan jangka panjang yang melibatkan ahli warisan budaya.
Komunitas setempat menyambut kehadiran pasukan Praja IPDN dengan antusias. Warga desa Kluet Tengah, yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk mencari air bersih, kini dapat mengakses sumur yang telah dibersihkan dan dipompa kembali. “Kami merasa terbantu sekali, terutama karena lumpur masih menghalangi pintu rumah kami. Kehadiran mereka memberi harapan bahwa rumah‑rumah kami akan kembali layak huni,” ungkap seorang tokoh masyarakat, Haji Ahmad Zaini.
Selain tugas lapangan, tim juga berperan dalam penyuluhan kepada warga tentang cara mengelola risiko bencana di masa mendatang. Mengingat Aceh Tamiang terletak pada zona rawan gempa dan longsor, edukasi tentang pembangunan yang tahan gempa, sistem peringatan dini, serta penataan lingkungan menjadi bagian integral dari operasi pemulihan. Materi disampaikan dalam bahasa lokal dan dilengkapi dengan contoh praktis, seperti pembuatan saluran drainase sederhana yang dapat mengalirkan air secara efisien.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menekankan sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Kemendagri menegaskan bahwa penempatan Praja IPDN tidak bersifat sementara, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola krisis. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga berkomitmen menyusun rencana kontinjensi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta.
Secara keseluruhan, keberadaan Praja IPDN di Aceh Tamiang diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi, mengurangi beban psikologis warga, serta menjaga kelestarian warisan budaya. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, langkah ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara institusi negara dan lembaga pendidikan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata pada komunitas yang terdampak bencana.
