123Berita – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan tiga tersangka baru dalam rangkaian penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan ini menandai langkah signifikan dalam upaya mengungkap jaringan korupsi yang diduga melibatkan pejabat daerah, eksekutif perusahaan tambang, serta sejumlah konsultan hukum yang mengatur alur keuangan.
Ketiga tersangka yang kini berada di bawah proses hukum merupakan figur kunci yang menurut hasil penyidikan memiliki peran langsung dalam memfasilitasi pembayaran tidak wajar kepada pejabat pemerintahan setempat. Mereka adalah seorang mantan pejabat dinas pertambangan daerah, seorang konsultan manajemen yang mengelola kontrak pengadaan alat berat, dan seorang eksekutif senior PT AKT yang mengawasi alokasi dana operasional.
Penetapan tersangka baru ini didukung oleh temuan bukti elektronik, rekaman percakapan telepon, serta laporan keuangan internal PT AKT yang telah dianalisis oleh tim forensik Kejagung. Selain tiga tersangka utama, penyelidikan juga menyingkap keterlibatan sejumlah pihak lain yang kini berada dalam daftar saksi, termasuk pejabat dinas lingkungan hidup dan perwakilan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit dengan bunga di bawah pasar.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Direktur Penyidikan Kejagung, Kombes Pol. Drs. Ahmad Riza Hidayat, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. “Kami tidak akan membiarkan siapa pun berada di atas hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan sumber daya alam strategis seperti tambang. Penetapan tiga tersangka baru menunjukkan komitmen kami untuk menelusuri seluruh rantai korupsi hingga ke titik paling atas,” ujarnya.
Pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup, yang beroperasi di wilayah hutan tropis Murung Raya, telah menjadi sorotan publik sejak awal 2020 karena adanya dugaan penyalahgunaan izin tambang, pencemaran lingkungan, serta konflik lahan dengan masyarakat adat setempat. Masyarakat di sekitar kawasan tambang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban atas dampak sosial‑ekonomi yang timbul.
Sejumlah aktivis lingkungan dan organisasi non‑pemerintah (LSM) menyambut baik keputusan Kejagung, namun mereka tetap mengingatkan bahwa proses penuntutan harus dilengkapi dengan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat. “Kasus ini bukan hanya tentang satu atau dua orang, melainkan tentang sistem yang memungkinkan praktik korupsi berlarut‑larut,” kata Rini Widyasari, koordinator LSM Lingkungan Hidup Indonesia.
Selanjutnya, Kejagung berencana mengajukan tuntutan pidana kepada ketiga tersangka dengan tuduhan gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, serta pencucian uang. Proses persidangan dijadwalkan akan dimulai pada kuartal ketiga 2026, dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan menegakkan prinsip good governance dalam sektor pertambangan.
Kasus korupsi tambang Samin Tan ini juga memicu diskusi di kalangan legislator mengenai perlunya reformasi regulasi perizinan tambang, serta peningkatan mekanisme pengawasan internal perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah hutan lindung. Beberapa anggota DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UIMG) serta Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UUMBB) untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum korupsi.
Dengan penetapan tiga tersangka baru, diharapkan proses hukum dapat mengungkap seluruh jaringan korupsi yang terkait dengan proyek tambang Samin Tan. Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku korupsi lainnya bahwa penegakan hukum akan tetap tegas dan tak kenal kompromi.
Secara keseluruhan, langkah Kejagung ini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi, khususnya pada sektor strategis yang menyentuh kepentingan nasional. Masyarakat menantikan hasil akhir penyidikan yang transparan, serta penegakan sanksi yang setimpal bagi semua pihak yang terbukti melanggar hukum.
