123Berita – 06 April 2026 | Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Sandi Nugroho, menegaskan bahwa proses penilaian anggota kepolisian tidak dapat lagi berfokus semata pada angka kuantitas, melainkan harus menitikberatkan pada kualitas kompetensi dan integritas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah rapat internal yang dihadiri oleh jajaran pimpinan kepolisian daerah serta perwakilan unit-unit fungsional. Menurutnya, tantangan keamanan yang semakin kompleks menuntut aparat yang tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki kemampuan profesional yang mumpuni.
Irjen Sandi menambahkan bahwa selama ini evaluasi anggota sering kali diukur dari berapa banyaknya personel yang terdaftar atau jumlah kehadiran dalam pelatihan rutin. Namun, pendekatan semacam itu tidak mencerminkan sejauh mana seorang polisi mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata, terutama dalam penanganan kasus-kasus sensitif seperti kejahatan siber, narkotika, dan tindak pidana lintas wilayah. Oleh karena itu, reformasi sistem evaluasi menjadi agenda prioritas di Polri Sumsel.
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan baru, Kapolda menguraikan beberapa indikator utama yang akan menjadi dasar penilaian. Indikator tersebut meliputi kompetensi teknis, etika kerja, kemampuan kepemimpinan, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi modern. Setiap indikator akan diukur melalui serangkaian tes tertulis, simulasi lapangan, serta penilaian kinerja oleh atasan langsung.
- Kompetensi teknis: penguasaan prosedur operasional, taktik penangkapan, dan penggunaan peralatan modern.
- Etika kerja: integritas, kepatuhan terhadap kode etik, serta sikap melayani masyarakat.
- Kepemimpinan: kemampuan mengelola tim, membuat keputusan cepat, dan menginspirasi bawahan.
- Adaptasi teknologi: penguasaan sistem informasi, analisis data kriminal, dan penggunaan platform digital dalam penyidikan.
Penerapan indikator ini tidak hanya bersifat teoritis. Polri Sumsel akan meluncurkan program pelatihan berkelanjutan yang menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lapangan. Program tersebut mencakup modul pelatihan digital, workshop etika kepolisian, serta latihan taktis berbasis skenario realistik. Semua anggota yang mengikuti pelatihan wajib menyelesaikan evaluasi akhir untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
Selain peningkatan kompetensi individu, Irjen Sandi juga menekankan pentingnya penguatan budaya kerja tim. Menurutnya, sinergi antar unit—seperti unit Reserse Kriminal, Unit Narkotika, dan Unit Taktik—harus didukung oleh komunikasi yang transparan dan standar operasional prosedur yang seragam. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan duplikasi usaha dan meningkatkan responsivitas terhadap kejadian kriminal yang berkembang cepat.
Untuk memantau keberhasilan kebijakan ini, Polri Sumsel akan membentuk tim audit internal yang berwenang melakukan peninjauan berkala terhadap hasil evaluasi. Tim tersebut akan menyajikan laporan kepada Komandan Polri Daerah serta mengusulkan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kesenjangan antara target kualitas dan realita lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi mekanisme akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Implementasi fokus pada kualitas ini diyakini akan menghasilkan dampak positif tidak hanya bagi internal kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan anggota yang lebih terampil dan berintegritas, diharapkan tingkat penyelesaian kasus meningkat, kepercayaan publik terbangun kembali, dan citra Polri di Sumatera Selatan menjadi contoh bagi wilayah lain. Irjen Sandi menutup pernyataannya dengan harapan seluruh elemen kepolisian dapat menyambut perubahan ini dengan semangat profesionalisme yang tinggi.
