123Berita – 05 April 2026 | Jakarta, 5 April 2026 – Mantan Wakil Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh mantan Ketua DPRD Sumatera Utara, Rismon Sianipar, bahwa dirinya menjadi dalang pendanaan sebesar lima miliar rupiah untuk Roy Suryo dalam rangka mendukung kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Penolakan JK disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima media pada Senin (5/4/2026), sekaligus menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan namanya dengan transaksi keuangan tersebut.
Rismon Sianipar, dalam sebuah konferensi pers pada akhir pekan lalu, menuding JK sebagai sponsor utama yang menyuntikkan dana kepada Roy Suryo. Menurut Rismon, dana sebesar Rp5 miliar tersebut digunakan untuk “menyolok” atau memanipulasi proses hukum terkait dugaan pemalsuan ijazah yang diduga dimiliki oleh Presiden Jokowi. Tuduhan itu menimbulkan kehebohan di kalangan publik, terutama mengingat latar belakang JK yang pernah memegang jabatan strategis di pemerintahan serta perannya dalam dunia bisnis dan politik.
Menanggapi, JK menegaskan bahwa semua tuduhan itu tidak berdasar dan menolak segala bentuk fitnah. “Saya tidak pernah, maupun tidak akan pernah, memberikan dana atau dukungan keuangan kepada siapapun terkait kasus ijazah Jokowi. Tuduhan ini adalah serangan politik yang tidak memiliki bukti apa pun,” kata JK dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa semua aset dan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan, dan siap diajukan kepada lembaga pengawas bila diperlukan.
Selain menolak, JK juga menyoroti pentingnya proses hukum yang objektif dan tidak memihak. “Setiap kasus, termasuk kasus ijazah, harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mengaitkan nama saya dalam skandal yang belum terbukti hanyalah upaya untuk mencoreng nama baik saya serta menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujar JK.
Sementara itu, Roy Suryo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta tokoh yang kini menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut, belum memberikan komentar resmi mengenai pernyataan JK. Namun, dalam pertemuan pribadi dengan beberapa wartawan, Roy menyatakan bahwa dirinya tidak menerima dana apapun dari JK ataupun pihak lain yang berkaitan dengan kasus ijazah.
Kasus ijazah palsu yang melibatkan Presiden Jokowi pertama kali muncul pada akhir 2025, ketika sejumlah dokumen pendidikan Presiden dipertanyakan keasliannya. Lembaga antikorupsi (KPK) membuka penyelidikan, dan sejumlah nama politikus serta pengusaha disebut-sebut sebagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan untuk menghalangi atau mempengaruhi proses hukum. Rismon Sianipar, yang memiliki sejarah perseteruan politik dengan JK, menjadi salah satu yang mengemukakan tuduhan paling sensitif.
- JK membantah keras tuduhan Rismon tentang pendanaan Rp5 miliar untuk Roy Suryo.
- Rismon menuduh JK sebagai “dalang” dalam upaya memanipulasi kasus ijazah Jokowi.
- Roy Suryo belum mengonfirmasi atau menolak adanya dana dari JK.
- KPK masih melanjutkan penyelidikan terkait keabsahan ijazah Presiden.
- Politisi dan pengamat menilai bahwa tuduhan tanpa bukti dapat memperkeruh iklim politik.
Pengamat politik menilai bahwa dinamika ini mencerminkan persaingan internal di antara faksi-faksi partai serta upaya menciptakan narasi yang menguntungkan masing-masing pihak. “Kita harus menunggu hasil penyelidikan resmi. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti hanya akan menambah kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik pada institusi negara,” ujar Dr. Ahmad Fauzi, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Di sisi lain, pendukung JK menilai bahwa serangan ini merupakan taktik politik yang bertujuan melemahkan posisi JK menjelang pemilihan umum mendatang. “Jusuf Kalla adalah tokoh senior yang selalu menjunjung tinggi integritas. Tuduhan ini jelas dimaksudkan untuk mencoreng nama baiknya,” kata seorang aktivis politik yang meminta anonim.
Sejauh ini, tidak ada dokumen atau bukti keuangan yang dipublikasikan oleh pihak manapun yang dapat menguatkan klaim Rismon. Penelusuran media sosial dan portal berita menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang beredar masih bersifat spekulatif atau berasal dari sumber yang tidak dapat diverifikasi.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi politik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan integritas pejabat publik. Mengingat sensitivitas isu ijazah Presiden, KPK diperkirakan akan memperketat akses informasi serta mempercepat proses penyidikan guna menghindari rumor yang dapat memecah belah bangsa.
Secara keseluruhan, pernyataan JK menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pribadi serta menolak segala bentuk fitnah yang dapat menodai reputasinya. Sementara proses hukum terus berjalan, publik diminta untuk bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, menunggu hasil penyelidikan resmi, dan menghindari penyebaran rumor yang belum terverifikasi.
Kesimpulannya, tuduhan Rismon Sianipar terhadap Jusuf Kalla belum terbukti secara hukum dan masih berada di ranah spekulasi. JK tetap menegaskan tidak ada keterlibatan dalam pendanaan Roy Suryo, sementara KPK melanjutkan investigasi terkait kasus ijazah Jokowi. Dinamika politik ini menjadi pengingat akan pentingnya verifikasi fakta serta kejujuran dalam penyampaian informasi publik.
