123Berita – 05 Mei 2026 | Jabatan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, pada Rabu (2/5) menegaskan penolakan keras Tehran terhadap rencana Amerika Serikat yang diklaim akan mengendalikan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar operasi keamanan maritim, melainkan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang telah disepakati sejak akhir 2022 setelah serangkaian bentrokan di wilayah itu. Iran menilai bahwa kebijakan Washington berpotensi menimbulkan eskalasi militer, mengingat Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi lebih dari seperempat produksi minyak dunia.
Pengumuman itu muncul di tengah meningkatnya retorika politik Donald Trump, mantan presiden AS, yang dalam beberapa minggu terakhir mengusulkan kebijakan baru untuk menegakkan kebebasan navigasi di perairan internasional. Meski tidak secara resmi dikaitkan dengan pemerintahan saat ini, usulan tersebut dipandang Iran sebagai warisan kebijakan yang mengancam keamanan regional. Tehran menambahkan, setiap upaya memaksa kapal-kapal komersial atau militer melewati Selat Hormuz dengan persetujuan AS dapat dianggap sebagai tindakan agresif yang melanggar kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan pihak-pihak seperti Rusia, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
Para analis geopolitik menilai bahwa tuduhan Iran bukan sekadar retorika semata, melainkan mencerminkan ketegangan yang sudah lama terpendam antara Tehran dan Washington. Selat Hormuz, yang memisahkan Iran dari Teluk Arab, selama ini menjadi arena persaingan strategis antara kedua negara. Sebagai contoh, pada tahun 2019, serangan terhadap kapal tanker di perairan tersebut memicu sanksi ekonomi tambahan terhadap Iran. Kini, dengan meningkatnya ketidakpastian politik di kawasan, setiap kebijakan baru yang menyentuh Selat Hormuz dapat memicu respons militer yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, Washington menegaskan komitmennya terhadap kebebasan navigasi dan keamanan maritim internasional. Pihak Pentagon menyatakan bahwa rencana pengaturan lalu lintas kapal di Selat Hormuz bertujuan mencegah insiden yang dapat mengganggu pasokan energi global. Namun, pernyataan tersebut tidak disertai dengan rincian operasional yang jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut, termasuk Iran. Sebagai tanggapan, Kedutaan Besar Iran di Washington menuntut penarikan resmi kebijakan tersebut dan meminta dialog bilateral untuk menyelesaikan perbedaan.
Kesimpulannya, perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat mengenai kebijakan di Selat Hormuz menyoroti kerentanan sistem keamanan maritim global. Jika tidak ditangani melalui diplomasi yang konstruktif, potensi pelanggaran gencatan senjata dapat berujung pada konfrontasi militer yang lebih luas, mengancam stabilitas ekonomi dan politik di Timur Tengah serta pasar energi dunia. Pemerintah Iran menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi kedaulatan negara dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
